KSP-BGN Audiensi Tancap Gas Evaluasi Program MBG: Bakal Refocusing Target dan Sikat SPPG Nakal!
astakom.com, Jakarta — Kantor Staf Kepresidenan (KSP) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) langsung mengambil langkah taktis untuk membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam audiensi yang digelar di Istana Kepresidenan, Kepala KSP Dudung Abdurachman dan Kepala BGN Nanik S. Deyang sepakat melakukan evaluasi total demi memastikan program krusial ini berjalan fully optimized. Langkah ini diambil tepat sebelum jajaran pimpinan BGN meluncur untuk melakukan rapat kerja bersama DPR RI.
“Saya menerima audiensi dari Kepala BGN dan kedua wakilnya mengenai beberapa hal penting yang akan dilakukan ke depan. Karena beliau harus segera menghadap ke DPR, saya mewakili pertemuan tadi untuk menyampaikan poin-poin evaluasi dan penataan program yang sedang menjadi perhatian publik saat ini,” ungkap Dudung saat konferensi pers, dikutip dari laman resmi KSP, Kamis (11/6/2026).
Refocusing penerima manfaat MBG
Salah satu agenda high priority yang dibahas adalah rencana refocusing alias penataan ulang kriteria penerima manfaat program MBG.
Dudung menekankan bahwa alokasi anggaran negara harus benar-benar clean and clear tanpa ada kebocoran. Oleh karena itu, BGN bakal segera mengeksekusi proses verifikasi serta validasi data secara faktual di lapangan.
"Saya pernah cek, ditemukan beberapa kasus di Jakarta di mana makanan yang dibagikan di sekolah kalangan ekonomi menengah tidak dimakan. Nanti, akan dicek kembali, sehingga betul-betul efektif," terang Dudung.
Hal ini dilakukan demi memastikan bantuan makanan bergizi ini jatuh ke tangan masyarakat yang memang paling membutuhkan, bukan malah salah sasaran.
Soroti kinerja SPPG
Tidak hanya soal data penerima, pemerintah juga menyoroti kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola dapur-dapur MBG.
Berdasarkan pemantauan awal, ditemukan adanya gap atau ketidaksesuaian kontrak yang cukup mencolok antara pihak pemerintah dan mitra SPPG.
Temuan ini menjadi alarm bagi KSP dan BGN bahwa manajemen operasional di tingkat bawah masih membutuhkan supervisi yang jauh lebih ketat agar tidak ada pihak yang bermain curang.
"Maksudnya, ada SPPG tertentu yang dalam kontrak kerja samanya diproyeksikan melayani, misalnya 3.000 penerima manfaat, dengan hitung-hitungan insentif tertentu," ucap Dudung.
Audit kepatuhan SPPG oleh BGN
Diksi tegas langsung dikeluarkan terkait tata kelola lini logistik ini, di mana BGN siap melakukan audit kepatuhan standardisasi operasional yang super ketat terhadap seluruh SPPG yang aktif.
Evaluasi ini mencakup pengecekan riil jumlah porsi yang didistribusikan, mengingat ada temuan beberapa oknum SPPG yang menyalurkan makanan di bawah target proyeksi kontrak namun tetap mengklaim insentif penuh.
Masalah ketidaksesuaian kuota inilah yang nantinya akan dicek ulang agar skema insentif mitra bisa disesuaikan secara adil.
KSP bantu BGN cek SPPG
Biar rencana pembenahan ini tidak sekadar menjadi wacana di atas kertas, KSP berkomitmen untuk ikut turun langsung mengawal eksekusi di lapangan.
Dudung menyatakan bahwa timnya akan mendampingi BGN dalam melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan memantau langsung operasional dapur MBG di berbagai wilayah Indonesia.
"Kualitas SPPG yang sudah operasional ini sangat krusial. Ke depan, pengecekan langsung akan dilakukan di beberapa daerah. Kami dari KSP akan ikut membantu mengecek daerah-daerah mana saja yang sudah siap dan operasional, terutama terkait kesesuaian jumlah penerima manfaat," tutur Dudung. (aLf/aRsp)
