Hadapi Kemarau 2026: Pemerintah Melalui BMKG dan Bappenas Perkuat Antisipasi Risiko
astakom.com, Jakarata – Potensi musim kemarau 2026 mulai menjadi perhatian pemerintah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Kementerian PPN/Bappenas memperkuat langkah antisipasi menghadapi risiko kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla), mulai dari peningkatan akurasi prediksi cuaca hingga optimalisasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Melansir dari siaran resmi di laman BMKG pada Rabu, (20/5/2026), pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Perkembangan Kondisi Iklim Indonesia Tahun 2026 di Gedung Multi Hazard Early Warning System (MHEWS) BMKG, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Pertemuan ini melibatkan jajaran pimpinan BMKG dan sejumlah deputi dari Kementerian PPN/Bappenas guna membahas kesiapsiagaan nasional menghadapi potensi dampak musim kemarau.
BMKG menilai dinamika iklim global seperti peluang berkembangnya fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) menuju fase positif berpotensi menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut dapat memicu kekeringan meteorologis, meningkatkan risiko karhutla, hingga berdampak pada sektor pangan dan sumber daya air.
Antisipasi sejak awal
Sekretaris Utama BMKG Guswanto menegaskan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau perlu dilakukan lebih dini dengan dukungan data dan prediksi iklim yang akurat.
“Dalam menghadapi musim kemarau tahun ini, upaya antisipasi harus dilakukan sejak awal, termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan informasi peringatan dini tersampaikan hingga tingkat daerah,” ujarnya.
BMKG juga terus memperkuat layanan prediksi cuaca dan iklim untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah maupun sektor teknis. Saat ini, layanan prediksi BMKG disebut sudah mampu menjangkau hingga level desa dan kelurahan.
Plt Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani mengatakan penguatan pemantauan cuaca dilakukan melalui radar cuaca dan sistem prakiraan berbasis nowcasting guna meningkatkan akurasi informasi cuaca ekstrem dan potensi hujan.
“Informasi mengenai prediksi, sekarang ini sudah sampai level desa. Jadi kalau lihat di aplikasi itu kan sudah bisa per kelurahan atau per desa, kita berusaha agar forecasting itu akurat,” jelas Andri.
Ia juga menekankan pentingnya penyampaian informasi cuaca yang mudah diakses masyarakat agar mitigasi bisa dilakukan lebih cepat dan efektif.
“Informasi kepada masyarakat harus terus tersampaikan agar upaya mitigasi dapat dilakukan lebih dini dan efektif,” ujarnya.
Sejumlah daerah waspada
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan memaparkan bahwa pada periode 18–24 Mei 2026 sebagian besar wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang. Meski begitu, beberapa daerah tetap diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat.
Wilayah yang diprediksi perlu waspada antara lain Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Sulawesi, Maluku Utara, hingga Papua Pegunungan.
BMKG juga mencatat titik panas atau hotspot pada periode 11–17 Mei 2026 masih relatif rendah dan terkendali. Namun sejumlah wilayah di Sumatera, Jawa, NTT, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua mulai memasuki kondisi yang lebih mudah terbakar sehingga risiko karhutla tetap perlu diantisipasi sejak dini.
Optimalisasi OMC
Sementara itu, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto menyoroti pentingnya pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang terkoordinasi dan berbasis prakiraan cuaca akurat agar pelaksanaannya lebih efektif.
Menurutnya, setiap operasi perlu dirancang berdasarkan kondisi cuaca dan potensi pertumbuhan awan beberapa hari sebelumnya serta dilakukan melalui koordinasi intensif dengan bidang meteorologi dan instansi terkait.
Di sisi lain, Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris menilai penguatan tata kelola mitigasi bencana yang terintegrasi menjadi hal penting dalam menghadapi potensi kekeringan dan bencana hidrometeorologi.
BMKG juga memastikan sistem penyebaran informasi cuaca dan iklim terus diperkuat, khususnya bagi kelompok rentan dan sektor terdampak seperti pertanian, transportasi, hingga pengelolaan sumber daya air.
Selain itu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG di berbagai daerah disebut aktif mendukung pemerintah daerah dan BPBD dalam penyampaian informasi cuaca serta operasi penanganan bencana di lapangan.(deA/aRsp)
