Anggota DPR: Narasi yang Pisahin MBG dari Pendidikan itu Salah Kaprah
astakom.com, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti bilang, narasi yang misahin program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pendidikan anak itu keliru, karena seakan-akan mengadu dua hal yang sebenarnya satu visi.
Menurut dia, Narasi itu bikin seolah bangsa ini harus milih antara kenyang atau pintar, antara fisik atau otak. Padahal, pendidikan bisa goyah kalau anak dipaksa belajar dalam kondisi lapar.
"Kesalahan berpikir yang terus direproduksi adalah menyamakan 'bagian dari anggaran pendidikan' dengan 'pengambilan dari kebutuhan dasar pendidikan'," ujar Azis di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
"Ini bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan cara baca yang sengaja disederhanakan," tambah Azis.
MBG sebagai penopang kebutuhan pendidikan
Dia menilai kegaduhan seputar anggaran pendidikan dan program makan bergizi adalah menggiring narasi angka ratusan triliun rupiah ke ruang publik seolah-olah sedang terjadi perampasan hak, penggerusan kebutuhan dasar, bahkan pengkhianatan terhadap masa depan pendidikan. Padahal, kata dia, persoalannya tidak sesederhana itu.
"Anggaran negara bukan pamflet politik. Ia bekerja dengan struktur, klasifikasi, dan logika yang sering kali tidak ramah bagi emosi," katanya.
Dalam kerangka anggaran pendidikan, dia menjelaskan bahwa negara tidak hanya membiayai ruang kelas, buku, atau gaji guru, tetapi juga seluruh prasyarat agar anak dapat belajar sebagai manusia utuh.
"Di titik inilah program makan bergizi ditempatkan; bukan sebagai pengganti, apalagi pemotong, melainkan sebagai penopang," kata dia.
Efisiensi untuk mengoreksi belanja yang tak optimal
Menurut dia, kebijakan efisiensi oleh negara bukanlah memangkas hak-hak yang efektif dan menyentuh masyarakat, melainkan mengoreksi belanja yang tidak optimal dari berbagai pos, lalu mengarahkannya ke program yang dinilai berdampak langsung.
Ketika APBN meningkat, menurut dia, mandat konstitusional alokasi pendidikan sebesar 20 persen otomatis ikut meningkat.
Maka ketika kebutuhan program makan bergizi bertambah karena penerima manfaatnya bertambah, anggarannya dialokasikan dalam kerangka pendidikan.
"Pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan siapa yang dikorbankan, melainkan apakah kebutuhan dasar lain tetap terjaga," katanya.
