Prabowo Percayakan Tito Pimpin Satgas: Pemulihan Pascabencana Sumatera Dikebut!
astakom.com, Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dipercaya Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Dalam waktu dekat, Tito dijadwalkan menggelar rapat awal untuk menyusun struktur dan pembagian tugas satgas.
"Jadi, saya akan rapat berdua untuk menentukan apa langkah-langkah dan struktur," kata Tito di Hambalang, Kota Bogor, Jawa Barat, kemarin (6/1/2026).
Tito menyebut Satgas yang dipimpinnya bertugas memulihkan seluruh sendi kehidupan masyarakat terdampak agar kembali berjalan normal, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga sektor pendidikan, pemerintahan, dan layanan kesehatan.
Bencana daerah lain masih dipegang BNPB
Tito menegaskan Satgas itu bekerja untuk memulihkan pascabencana di 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sementara bencana di daerah lain masih dipegang oleh BNPB.
"Ini bencana Sumatera. 3 provinsi 52 kabupaten kota. (Daerah lain) masih BNPB," ujarnya.
Tito mengatakan tidak ada target yang ditentukan oleh Satgas dalam pemulihan pascabencana Sumatera. Ia menekankan akan bekerja secepat mungkin
"Target tidak. Tidak ada target tapi ya tentu kita akan bekerja secepat mungkin," ujarnya.
Alasan Tito ditunjuk sebagai ketua Satgas
Sebelumnya, Prabowo menunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Wakilnya yakni Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, sementara Menko PMK Pratikno menjadi Dewan Pengarah.
"Beliau menunjuk Bapak Tito Karnavian Mendagri sebagai ketua satgas yang didampingi wakil ketua satgas Bapak Richard Tampubolon kemudian dibantu dewan pengarah yang akan diketuai Menko PMK," kata Mensesneg Prasetyo Hadi kepada wartawan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kemarin (6/1/2026).
Prasetyo menjelaskan alasan Tito ditunjuk sebagai ketua karena kapasitasnya sebagai Mendagri yang mengelola unsur kewilayahan. Sehingga diharapkan, bisa mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.
"Jadi pertimbangannya karna bencana kali ini yang terdampak di 3 provinsi yang cukup luas dan dalam kapasitas beliau sebagai menteri dalam negeri, Bapak Presiden memilki pertimbangan dan meyakini bahwa di bawah mendagri dapat dikoordinasilan lebih baik," ujarnya.
