astakom, Jakarta – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot menyatakan kebijakan nasional menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu prioritas utama dalam memperkokoh pertahanan negara dan memantapkan ketahanan nasional.
Untuk itu, Yuliot mengungkap berbagai strategi dan kebijakan yang telah disiapkan demi mewujudkan tujuan tersebut dalam gelaran sebuah Sarasehan Nasional di Jakarta, Selasa (8/7).
“Kalau dilihat dari sisi kebijakan, sesuai dengan prioritas program nasional, di mana untuk memantapkan ketahanan nasional, termasuk di dalamnya adalah keamanan negara, harus dilakukan kemandirian di bidang energi. Bagaimana kita melakukan swasembada, Ekonomi Hijau, dan juga melanjutkan hilirisasi,” ujar Yuliot dalam keterangan resmi dikutip astakom.com, Rabu (9/7).
Meski demikian, lanjut Yuliot, sektor energi nasional masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Pertama, pemerataan ketersediaan energi di seluruh pelosok nusantara agar masyarakat luas dapat mengaksesnya.
Kedua, ketidakpastian global akibat konflik di negara-negara produsen sumber energi. Ketiga, tingginya ketergantungan pada impor energi.
Selain itu, menurut Yuliot, beban fiskal Pemerintah yang cukup berat serta tingginya subsidi energi turut menambah kompleksitas, ditambah komitmen untuk mencapai bauran 23 persen Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada 2025 dan Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah menyiapkan beberapa strategi. Pertama, peningkatan lifting dan infrastruktur minyak dan gas bumi (migas).
Pada 2030, target lifting minyak ditetapkan mencapai 1 juta barel per hari (bopd) dan lifting gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari (Million Standard Cubic Feet per Day/MMSCFD).
Pembangunan Infrastruktur pipa gas juga terus digenjot, antara lain pipa Cirebon-Semarang (Cisem) sepanjang 325 km dan Dumai-Sei Mangke (Dusem) sepanjang 555 km.
Strategi kedua adalah peningkatan pasokan listrik. Pemerintah telah mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) untuk periode 2025-2034, yang mematok target penambahan pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), transmisi 47.758 kilometer sirkuit, serta gardu induk dengan kapasitas total 107.950 Mega Volt Ampere (MVA).
Selanjutnya, pemanfaatan EBT juga terus diperluas. “Untuk penambahan program biodiesel, di samping ada Ketahanan Energi juga, akan terjadi juga peningkatan bagi terciptanya Lapangan Kerja dalam program mandatori biodiesel ini,” jelas Yuliot.
Pemerintah menetapkan mandatori biodiesel 40 persen (B40) pada 2025 dan menargetkan B50 pada 2026. Pada 2034, penambahan kapasitas EBT di sektor kelistrikan nasional diproyeksikan mencapai 42,6 GW. Untuk mendukung program ini, Pemerintah aktif melakukan evaluasi kesiapan industri serta ketersediaan bahan baku.
Ikuti perkembangan berita terkini ASTAKOM di GOOGLE NEWS
