DPR Nilai Reshuffle Jelang Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Bagian dari Evaluasi
astakom.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono bilang kalau reshuffle alias perombakan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menjelang dua tahun kepemimpinannya sebagai kepala negara adalah bagian dari evaluasi dan penataan pemerintahan.
Menurut dia, Presiden tentu punya pertimbangan sendiri dalam menentukan siapa yang dinilai mampu membantu menjalankan agenda pemerintahan dan mencapai target yang telah ditetapkan.
"Yang penting setelah pergantian ini adalah bagaimana pemerintahan dapat bergerak semakin efektif," kata Dave di Jakarta, Sabtu.
Saatnya konsolidasi dan pembuktian kinerja
Selanjutnya, dia mengatakan kalau konsolidasi antarlembaga setelah pejabat-pejabat baru dilantik adalah hal yang penting agar program-program prioritas pemerintah dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan terukur, serta memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat.
Namun, dia menegaskan kalau para pejabat yang baru dilantik perlu diberikan kesempatan untuk bekerja dan membuktikan kemampuannya.
Penilaian terhadap seorang pejabat tidak cukup cuma melihat latar belakang atau jabatan sebelumnya, melainkan juga kompetensi, integritas, kemampuan memimpin, dan hasil kerja setelah menerima amanah.
Maka dari itu, dia menyatakan kalau reshuffle ini tidak boleh cuma sekadar pergantian orang, tapi harus jadi momentum buat memperkuat kinerja pemerintahan.
Para pejabat yang baru dilantik perlu gercep bekerja dan menunjukkan capaian yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Nakhoda baru Polri dan tantangannya
Selain sejumlah menteri dan wakil menteri yang berganti, menurut dia, Presiden juga melakukan perubahan pada posisi strategis Kapolri.
Menurut dia, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto punya pengalaman panjang di lingkungan Kepolisian dan sebelumnya memimpin Badan Narkotika Nasional. Pengalaman tersebut tentu menjadi modal dalam menjalankan tugas.
Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kepemimpinan baru dapat memperkuat profesionalitas Polri, pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang berkeadilan.
Dave juga mengingatkan kalau tantangan ke depan bakalan lumayan tricky dan kompleks, mulai dari pemberantasan narkotika, perjudian daring, penyelundupan, hingga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Untuk itu, konsolidasi internal Polri dan koordinasi dengan lembaga terkait perlu diperkuat agar berbagai persoalan tersebut dapat ditangani secara efektif.
Komitmen pengawasan DPR
Dave menyatakan kalau DPR akan mengawal kebijakan dan program pemerintah untuk dijalankan secara efektif sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.
"Pada akhirnya, ukuran keberhasilannya adalah kinerja pemerintahan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat," katanya. (aLf/RaM)
Gen Z Takeaway
Reshuffle pemerintahan bukan sekadar soal ganti posisi, tapi momentum buat memperkuat konsolidasi dan ngebut kinerja. Pejabat baru dituntut gercep membuktikan kompetensi, integritas, dan hasil kerja yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
