Strategi perdagangan yang dilakukan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) ternyata banyak diadopsi oleh banyak negara, bahkan negara-negara maju seperti Jepang.
Pemerintah tengah merumuskan berbagai stimulus ekonomi untuk mendorong konsumsi dan pergerakan ekonomi masyarakat pada semester II-2025, yang bertepatan dengan momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk menekan angka kemiskinan dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional, dengan merekrut kelompok masyarakat termiskin sebagai pekerja di program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah Indonesia tengah memperjuangkan penurunan tarif impor menjadi di bawah 19 persen untuk sejumlah komoditas unggulan yang diekspor ke Amerika Serikat.
Pemerintah Indonesia memastikan bahwa kebijakan pembebasan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tidak berlaku secara menyeluruh.
Pemerintah memastikan keamanan data Warga Negara Indonesia (WNI), menyusul adanya kekhawatiran masyarakat terkait salah satu poin joint statement perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terkait penyerahan data.
Masa berlaku paket stimulus ekonomi yang digulirkan untuk bulan Juni hingga Juli 2025 akan segera berakhir. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah akan kembali melanjutkan kebijakan stimulus serupa demi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.
Pemerintah Indonesia meminta dukungan negara maju, seperti Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa untuk mendorong percepatan proses aksesi keanggotaan dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan, bahwa kesepakatan tarif impor sebesar 19 persen antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) merupakan yang paling rendah dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya.
Pemerintah Indonesia memastikan bahwa penerapan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang sebelumnya direncanakan berlaku mulai 1 Agustus 2025, tidak akan diberlakukan terhadap Indonesia.
