Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk merespons perubahan situasi ekonomi global, termasuk melalui upaya penyederhanaan regulasi atau deregulasi di sektor riil dan penguatan kerja sama internasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mendorong pemerintah Singapura untuk meningkatkan investasinya ke Indonesia hingga mencapai 30 hingga 40 miliar dolar Amerika Serikat (USD) dalam beberapa tahun ke depan.
Indonesia dan Singapura berkomitmen memperkuat kerja sama ekonomi bilateral melalui pertemuan The 15th Indonesia-Singapore Six Bilateral Economic Working Groups Ministerial Meeting (6WG MM) yang digelar pada Minggu (15/6) di Singapura.
Indonesia dan Singapura menyepakati penguatan kerja sama di sektor pertanian dengan menekankan pentingnya kolaborasi teknologi pangan, serta keterlibatan generasi muda dalam mewujudkan ketahanan pangan di masa depan.
Pemerintah telah berupaya maksimal membuka akses perdagangan global yang lebih luas bagi industri domestik. Salah satunya melalui Perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Pemerintah optimistis perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) akan membuka jalan lebar bagi ekspor komoditas unggulan Tanah Air ke pasar Eropa.
Pemerintah menaruh harapan besar pada perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang pembahasannya kini sudah masuk dalam tahap akhir.
Pemerintah terus berupaya untuk menggenjot konsumsi domestik untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II-2025. Beragam program pun digulirkan, sala satunya program Belanja Nasional Holiday Sale.
Pemerintah mengonfirmasi adanya komunikasi langsung antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Namun hingga kini, isi pembicaraan keduanya masih menjadi teka-teki.
Pemerintah resmi memberikan diskon tiket pesawat kelas ekonomi untuk penerbangan domestik melalui skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 6 persen. Kebijakan ini berlaku selama periode 5 Juni hingga 31 Juli 2025.
