DPR RI Sebutkan Alasan Illicit Enrichment Tak Masuk RUU Perampasan Aset
astakom.com, Jakarta — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memaparkan sejumlah pertimbangan di balik tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah dalam Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Salah satu alasan utamanya berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Habiburokhman mengungkapkan, gagasan penerapan illicit enrichment mendapat respons beragam dari masyarakat maupun kalangan ahli. Ada pihak yang mendukung, tetapi tidak sedikit pula yang menyampaikan penolakan.
Untuk memperkuat pertimbangan, DPR turut mempelajari penerapan ketentuan tersebut di sejumlah negara. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak mengenal maupun menggunakan konsep illicit enrichment dalam sistem hukumnya.
"Soal illicit enrichment, kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga. Kami juga melakukan perbandingan pakai internet ya, mempelajari praktik di negara lain. Ternyata di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan illicit enrichment," kata Habiburokhman saat konferensi pers setelah rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Jadikan Inggris dan Jerman pembanding
Ia kemudian menyinggung Inggris dan Jerman sebagai negara pembanding. Menurutnya, ketentuan illicit enrichment tidak diterapkan di Inggris, sementara di Jerman aturan tersebut pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan HAM.
"Karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, di Inggris juga tidak diterapkan. Ada di satu negara kalau nggak salah Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi illicit enrichment. Lalu kami hadirkan setidaknya ada 15, apa namanya, elemen ya, khusus juga mereka menyampaikan kalau illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia," ujar dia.
Karakter UU jadi pertimbangan DPR
Selain persoalan HAM, Habiburokhman menjelaskan bahwa Undang-Undang Perampasan Aset dirancang sebagai regulasi yang mengatur aspek formil atau prosedur hukum.
Artinya, undang-undang tersebut berfokus pada mekanisme dan tata cara pelaksanaan hukum, bukan mengatur ketentuan pidana yang memuat norma penghukuman. Pertimbangan ini menjadi salah satu dasar DPR tidak mengakomodasi illicit enrichment dalam regulasi tersebut.
"Yang kedua, dalam teknis perundang-undangan ya, Undang-Undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil. Undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara. Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman. Jadi memang dengan dua alasan itu kita tidak bisa memasukkan di dalam Undang-Undang Perampasan Aset ini," tutur dia.
RUU Perampasan Aset resmi disetujui jadi UU
Sebagai informasi, DPR menggelar rapat paripurna di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Sidang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Dalam agenda tersebut, Habiburokhman yang juga menjabat Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil perjalanan dan pembahasan rancangan regulasi tersebut.
Setelah laporan disampaikan, Puan meminta persetujuan anggota Dewan untuk membawa RUU Perampasan Aset ke tahap pengesahan menjadi undang-undang.
"Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanya Puan.
"Setuju," jawab forum paripurna.
Rapat paripurna tersebut juga dihadiri sejumlah perwakilan pemerintah, yakni Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto, MenPAN-RB Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. (aLf/RaM)
Gen Z Takeaway
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkapkan dua alasan tidak dimasukkannya illicit enrichment dalam UU Perampasan Aset, yakni pertimbangan HAM dan sifat regulasi yang berfokus pada hukum acara, bukan norma penghukuman. Meski menuai pro dan kontra, DPR akhirnya mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026).









