Ditjen Hubla Evaluasi Kinerja Pelabuhan, Akurasi Data Jadi Kunci Perbaikan Layanan
astakom.com, Jakarta – Pengelolaan pelabuhan tidak hanya bergantung pada fasilitas dan aktivitas bongkar muat, tetapi juga pada data yang menggambarkan kondisi operasional secara nyata. Hal ini menjadi perhatian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan dalam memperkuat evaluasi kinerja pelabuhan sebagai pijakan meningkatkan kualitas pelayanan.
Evaluasi tersebut dilakukan melalui diskusi dan monitoring laporan capaian kinerja operasional pelabuhan di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Pertemuan ini diikuti Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) wilayah DKI Jakarta secara langsung, serta para kepala KSOP dan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) dari berbagai daerah di Indonesia secara daring.
Melansir keterangan resmi Ditjen Perhubungan Laut yang dikutip pada Kamis (19/11/2026), langkah ini ditujukan untuk memastikan pelayanan kepelabuhanan berjalan lebih terukur, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Data operasional bukan sekadar formalitas
Direktur Kepelabuhanan Ditjen Hubla, Triono, mengingatkan bahwa laporan kinerja pelabuhan tidak boleh hanya menjadi rutinitas administrasi. Data yang dihimpun perlu sesuai dengan situasi sebenarnya agar bisa digunakan untuk menentukan kebijakan dan langkah pengelolaan yang tepat.
“Standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan adalah instrumen penting untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar. Karena itu, data yang disampaikan harus akurat, lengkap, konsisten, dan sesuai kondisi sebenarnya di lapangan,” jelas Triono.
Laporan tersebut menjadi gambaran bagaimana fasilitas pelabuhan dimanfaatkan, kapasitas yang tersedia, produktivitas terminal, hingga kebutuhan pengembangan ke depan. Informasi ini juga digunakan untuk mendukung perencanaan yang sejalan dengan RPJMN, Renstra 2025–2029, serta Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).
Pengawasan tarif juga berkaitan dengan standar pelayanan
Evaluasi kinerja operasional turut menjadi bagian dari pengawasan tarif jasa kepelabuhanan. Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017, Penyelenggara Pelabuhan memiliki kewenangan mengawasi penerapan tarif dengan mempertimbangkan tingkat pelayanan yang diberikan Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
Ditjen Hubla pun mendorong agar pengawasan terhadap pemenuhan standar pelayanan oleh BUP semakin diperkuat. Pelaporan kinerja juga perlu dilakukan secara lengkap dan tepat waktu agar proses evaluasi tidak terkendala data.
Selain menyampaikan laporan, Penyelenggara Pelabuhan diminta mengecek dan menilai capaian secara objektif berdasarkan kondisi lapangan. Jika ada hal yang belum sesuai standar, temuan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan.
“Laporan kinerja harus diverifikasi dulu oleh Penyelenggara Pelabuhan sebelum disampaikan ke Ditjen Hubla. Dengan begitu, data yang kita pakai benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar pembinaan, pengendalian, serta pengawasan operasional pelabuhan,” ujarnya.
Tiap pihak punya peran dalam evaluasi
Peningkatan kinerja pelabuhan membutuhkan koordinasi dari seluruh pihak yang terlibat. BUP menjalankan operasional pelayanan, Penyelenggara Pelabuhan bertugas melakukan pengawasan, sedangkan Direktorat Kepelabuhanan menangani pembinaan teknis.
Melalui kegiatan ini, Ditjen Hubla ingin menyamakan pemahaman mengenai penerapan standar kinerja sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaporan maupun pelayanan yang masih perlu ditangani.
Triono berharap standar kinerja operasional tidak berhenti sebagai acuan penilaian, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan begitu, pelabuhan di seluruh Indonesia diharapkan semakin produktif, andal, berdaya saing, dan mampu menunjang kelancaran sistem logistik nasional. (deA/aNs)
Gen Z Takeaway
Evaluasi kinerja pelabuhan bukan cuma soal mengumpulkan laporan. Data yang akurat membantu melihat pemanfaatan fasilitas, produktivitas terminal, hingga kesesuaian pelayanan dengan standar. Dari situ, pengawasan dan perbaikan bisa dilakukan lebih terarah untuk mendukung aktivitas pelabuhan serta kelancaran logistik nasional.









