Menhan Sjafrie Pastikan Tak Ada Pergantian Panglima TNI, Sekaligus Siapkan Revisi UU Pertahanan

Kamis, 19 November 2026 | 20:37 WIB
Menhan Sjafrie Pastikan Tak Ada Pergantian Panglima TNI, Sekaligus Siapkan Revisi UU Pertahanan
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memberikan pengarahan kepada Pejabat Eselon I dan II. [Dok. Kemhan RI]

astakom.com, Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin buka suara menepis isu pergantian posisi Panglima TNI yang saat ini dijabat Jenderal Agus Subiyanto. Ia menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak menyiapkan rencana perombakan pucuk pimpinan militer tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Sjafrie setelah bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

“Tidak ada. Semua berjalan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Tidak ada rencana pergantian Panglima,” kata Sjafrie.

Spekulasi muncul usai rotasi petinggi TNI

Rumor soal pergantian Panglima TNI sebelumnya ramai dibahas menyusul pelantikan sejumlah posisi strategis di tubuh militer oleh Presiden Prabowo Subianto pada 15 Oktober 2026 lalu. Kala itu, Jenderal Maruli Simanjuntak dilantik sebagai Wakil Panglima TNI dan Tandyo Budi Revita resmi menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Perubahan formasi tersebut memicu spekulasi mengenai peluang Maruli maupun Tandyo untuk naik menjadi Panglima TNI. Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi apa pun dari pemerintah. Ketua DPR RI Puan Maharani juga sempat mengonfirmasi bahwa pimpinan dewan belum menerima surat presiden (surpres) terkait pergantian Panglima TNI usai rapat paripurna di Senayan, Selasa (10/11/2026).

“Surpres belum ada karena ini memang juga baru pembukaan masa sidang,” jelas Puan.

Prinsip pertahanan defensif bakal masuk revisi UU

Selain menepis isu pergantian Panglima, pertemuan Sjafrie dengan pimpinan DPR dan Komisi I juga membahas rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sjafrie menilai aturan yang sudah berlaku sejak 2002 itu belum mencantumkan secara tegas arah strategi pertahanan Indonesia yang bersifat defensif.

“Sebagai contoh, di dalam Undang-Undang Pertahanan yang sekarang ada itu tidak tersurat mengenai apa strategi pertahanan kita,” ungkap Sjafrie.

Menurutnya, konsep pertahanan defensif menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki niat maupun kepentingan untuk menyerang negara lain, melainkan fokus penuh menjaga kedaulatan wilayah teritorial serta kepentingan nasional di dalam negeri.

“Sedangkan sekarang strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensif. Yang tidak mempunyai suatu pemikiran, niat, dan tidak mempunyai satu kepentingan atau minat untuk melakukan serangan di negara lain. Tetapi ke dalam, kita akan menjaga wilayah teritorial negara dan juga menjaga kepentingan nasional yang ada di wilayah nasional. Itu belum tertulis,” tegasnya.

Kemhan dan DPR siapkan pokja, target revisi 2027

Sjafrie menilai pembaruan UU Pertahanan Negara perlu dilakukan agar selaras dengan kebijakan pertahanan terkini, apalagi UU tentang TNI sudah lebih dulu direvisi. Untuk mematangkan draf perubahannya, Kementerian Pertahanan bersama DPR akan membentuk kelompok kerja (pokja).

“Kita akan membuat satu kelompok kerja dalam membahas ini dan insyaallah di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi Undang-Undang Pertahanan ini,” ujar Sjafrie. Ia menargetkan formulasi materi revisi rampung pada akhir 2026 agar proses revisinya bisa langsung bergulir pada 2027. (RaM)

Gen Z Takeaway

Intinya, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan isu pergantian Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto itu nggak benar dan posisi pucuk pimpinan militer tetap aman sesuai tugasnya masing-masing, senada dengan DPR yang juga belum nerima surpres apa pun. Di sisi lain, pertemuan Sjafrie bareng pimpinan DPR di Senayan justru fokus ngebahas rencana revisi UU Pertahanan Negara tahun 2002 biar strategi pertahanan defensif Indonesia yang fokus jagain wilayah sendiri tanpa niat nyerang negara lain punya payung hukum yang jelas, dengan target rumusan kelar akhir 2026 dan revisinya jalan di 2027.

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Menhan Sjafrie Panglima TNI Panglima TNI Agus Subiyanto

Infografis

Terkini