DPR Beberkan 10 Poin Penting yang Jadi Pembahasan dalam RUU Perampasan Aset
DPR menuntaskan pembahasan 397 DIM RUU Perampasan Aset dengan 10 poin utama, termasuk pemulihan aset korban dan pengawasan independen.
DPR menuntaskan pembahasan 397 DIM RUU Perampasan Aset dengan 10 poin utama, termasuk pemulihan aset korban dan pengawasan independen.
Hasil penyadapan Presiden Prabowo diduga diterima Listyo Sigit sebagai end user. Lantas, untuk apa rekaman dan laporan analisis itu dikumpulkan?
DPR dan pemerintah sepakat membawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna, dengan fokus pada korupsi, penipuan digital, dan pengelolaan aset pidana.
Komisi III DPR mengusulkan perampasan aset bagi pelaku karhutla dalam RUU Perampasan Aset untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan.
Bimantoro Wiyono mendukung Gerindra pecat tiga kader DPRD Jatim yang terseret narkoba sebagai bentuk ketegasan menjaga integritas partai.
Muhammad Rahul mendorong RUU Perampasan Aset memprioritaskan pengembalian harta hasil kejahatan keuangan kepada korban, bukan hanya kas negara.
DPR dorong RUU Perampasan Aset agar harta pelaku investasi bodong dan penipuan keuangan diprioritaskan untuk memulihkan kerugian korban.
Komisi III DPR mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset dengan menyerap aspirasi publik agar regulasi sesuai kebutuhan dan kondisi Indonesia.
RUU Perampasan Aset resmi jadi usul DPR dan ditargetkan rampung 15 Desember 2026. Publik minta aturan ini tak jadi alat kekuasaan atau pemerasan aparat.
Kepemimpinan Suyudi diharapkan memperkuat Polri lewat pelayanan publik, penegakan hukum berkeadilan, konsolidasi internal, serta kedekatan dengan rakyat di RI.