Kepala Bakom Minta Polri Usut Dugaan Permainan Algoritma yang Hambat Pesan Presiden Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 04:04 WIB
Kepala Bakom Minta Polri Usut Dugaan Permainan Algoritma yang Hambat Pesan Presiden Prabowo
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Syahganda Nainggolan [Dok. Bakom RI]

astakom.com, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, meminta Polri mengusut dugaan permainan algoritma digital yang dinilai bikin pesan-pesan Presiden Prabowo Subianto tidak tersampaikan dengan utuh ke publik. Usulan ini ia sampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) bareng Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut Syahganda, permintaan penelusuran ini muncul setelah pihak Bakom memantau adanya pergeseran angka kepuasan masyarakat terhadap pemerintah melalui sistem big data.

Curiga algoritma bikin pesan presiden nggak nyampe

Dalam pemaparannya, Syahganda mencurigai adanya manipulasi pada sistem algoritma yang selama ini menghambat distribusi informasi negara. Ia menilai kondisi tersebut bikin narasi dari Presiden Prabowo seolah dibelokkan sebelum sampai ke lapisan masyarakat bawah.

“Karena mungkin kita curiga selama ini soal-soal algoritma itu membelokkan pesan-pesan Presiden sehingga tidak sampai ke bawah,” ungkap Syahganda di hadapan anggota dewan.

Soroti perubahan angka kepuasan publik dan kasus penyadapan

Selain soal algoritma, Syahganda juga meminta Polri mengecek apakah pergerakan angka kepuasan publik di big data berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Dalam perkara tersebut, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta tiga perwira aktif Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi disebut telah berstatus tersangka.

Syahganda mengaku melihat langsung perubahan pola serangan dan angka kepuasan publik yang naik di kisaran 15 hingga 20 persen beberapa hari setelah penangkapan mantan Kapolri. Meski belum berani menyimpulkan keduanya berkaitan langsung, ia sudah meminta Kapolri memasukkan poin ini ke dalam materi penyelidikan saat melakukan audiensi.

Ego sektoral dan komando data nasional jadi PR besar

Nggak cuma urusan algoritma, komunikasi pemerintah juga dinilai masih terhambat oleh ego sektoral dan ego daerah. Syahganda menekankan bahwa koordinasi antarlembaga wajib diperkuat agar informasi pemerintah nggak jalan sendiri-sendiri.

Ia juga menyinggung pentingnya tata kelola data nasional yang terpusat di bawah kendali Presiden,merespons catatan Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 yang disahkan pada Juli. Menurut Syahganda, komando digitalisasi tidak boleh berada di luar koordinasi Presiden dan hal tersebut perlu diluruskan. Rieke pun mengajak pihak Bakom untuk membedah aturan Perpres tersebut secara bersama-sama. (RaM)

Gen Z Takeaway

Kepala Bakom Syahganda Nainggolan lagi minta Polri buat nyelidikin dugaan permainan algoritma yang bikin pesan Presiden Prabowo nggak nyampe maksimal ke masyarakat, sekaligus ngecek ada atau nggaknya kaitan perubahan angka kepuasan publik di big data dengan kasus penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri. Di luar urusan teknis digital, ia juga ngingetin soal pentingnya ngilangin ego sektoral antarlembaga dan mastiin komando tata kelola data nasional tetap satu pintu di bawah koordinasi Presiden, termasuk soal evaluasi Perpres Nomor 83 Tahun 2025 bareng DPR.

Syahganda Nainggolan Kepala Bakom Syahganda Nainggolan Penyadapan Presiden Prabowo Subianto Penyadapan Ilegal Penyadapan Presiden Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto

Infografis

Terkini