Wapres Gibran Ngaku Disuruh Presiden Prabowo 'Fight' di PTUN, Kabakom Bilang Tidak Mungkin!
astakom.com, Jakarta – Dinamika isu ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendadak makin hangat di ruang publik. Pemicunya antara lain adalah perbedaan pernyataan antara Wapres Gibran dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom), Syahganda Nainggolan, soal saran yang diberikan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah hukum selanjutnya.
Semua bermula dari pernyataan Wapres Gibran usai melangsungkan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa pagi, 10 November 2026. Selanjutnya di Istana Wapres, Gibran mengungkapkan di hadapan awak media bahwa Presiden Prabowo memberikannya masukan untuk terus maju menghadapi polemik tersebut di meja hijau.
"Salah satu saran Beliau (Presiden Prabowo) adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1," ujar Wapres Gibran.
Tak hanya berhenti pada opsi PTUN, Wapres Gibran juga menyampaikan niatnya untuk mengambil langkah hukum lain dengan menggandeng pihak kementerian terkait guna menempuh Peninjauan Kembali (PK).
"Saya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung," lanjut Gibran.
Kabakom langsung klarifikasi: Suara Yusril adalah suara Presiden
Pernyataan Wapres Gibran langsung mendapat respons dan bantahan tegas dari Kabakom RI, Syahganda Nainggolan. Menurut Syahganda, kabar yang menyebutkan Presiden Prabowo menyarankan Gibran untuk bertarung kembali di PTUN tidaklah benar.
Syahganda menegaskan bahwa posisi hukum pemerintah sudah digariskan secara jelas oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, pandangan Menko Yusril adalah cerminan langsung dari sikap Presiden Prabowo Subianto.
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," kata Syahganda, dikutip astakom.com pada Rabu (11/11/2026).
Ia menambahkan bahwa Presiden tidak mungkin mengarahkan langkah yang bertentangan dengan analisis hukum yang telah disampaikan oleh Menko Hukum-nya sendiri kepada publik.
"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril," tuturnya.
Yusril Ihza Mahendra: Putusan MK dan MA sudah final & binding
Di sisi lain, Menko Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa secara tata hukum, pintu perlawanan formal terkait keabsahan dan penyetaraan ijazah tersebut pada dasarnya telah tertutup rapat.
Yusril menjelaskan bahwa putusan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tertinggi di Indonesia sudah berstatus mengikat dan tidak lagi membuka ruang bagi mekanisme perlawanan lanjutan.
"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," ucap Menko Yusril menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Selasa (10/11/2026).
Perbedaan klaim antara ruang Istana ini pun langsung menjadi sorotan hangat netizen. Publik kini menanti bagaimana koordinasi internal jajaran pemerintahan dalam menyelaraskan langkah hukum dan komunikasi publik ke depannya. (aNs)
Gen Z Takeaway
Wapres Gibran ngaku dapet green light dari Presiden Prabowo buat fight ngebuktikan keabsahan ijazahnya di PTUN sampe mau PK ke MA, tapi langsung di-plot twist sama Kabakom Syahganda Nainggolan yang ngebantah keras klaim itu karena Menko Yusril udah nitegasin kalau putusan MA sama MK soal ijazah tersebut udah final and binding alias jalan hukumnya udah resmi game over.
