Upaya Gibran Melawan di PTUN Sia-Sia, Begini Penjelasan Lengkap Menko Yusril
astakom.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa opsi hukum bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sudah tidak berguna. Hal ini mengingat putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sifatnya sudah final dan mengikat.
“Enggak ada gunanya (membuktikan lewat PTUN). Karena putusan Mahkamah Agung (MA) kan sudah final. Karena materinya sama. Tidak pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” ungkap Yusril kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Putusan MA Sentil Pelanggaran Serius Demokrasi
Yusril menekankan pentingnya membaca pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung secara cermat. Pertimbangan tersebut secara tegas menyebutkan adanya pelanggaran serius yang membahayakan kehidupan demokrasi, serta menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia, bukan sekadar para kontestan pemilu.
“Putusan Mahkamah Agung itu harus kita baca dengan cermat karena pertimbangan hukumnya itu menyatakan bahwa ini ada pelanggaran yang serius ya yang membahayakan kehidupan demokrasi,” papar Yusril.
Ia menafsirkan situasi hukum saat ini berada di persimpangan antara berhenti atas kesadaran sendiri atau diberhentikan. MK pun dinilai telah melimpahkan wewenang penilaian keabsahan dokumen kepada peradilan TUN, yang kini telah diputus pada tingkat tertinggi oleh Mahkamah Agung.
Celah Hukum Tertutup dan Mekanisme Impeachment
Menko Yusril menegaskan sudah tidak ada lagi celah hukum yang tersisa. Putusan MK berstatus final, sementara putusan MA berada di tingkat tertinggi.
Upaya Peninjauan Kembali (PK) dinilai tidak memungkinkan karena pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) tidak mengajukan PK dan justru akan mengeksekusi putusan, sedangkan Wapres tidak berkedudukan sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut.
“Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding dan nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK,” jelas Yusril.
Jika mekanisme pemakzulan (impeachment) bergulir di DPR melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atas alasan tidak lagi memenuhi syarat ijazah, DPR tidak perlu lagi membawanya ke MK.
Sebab, baik MK maupun MA sudah mengeluarkan keputusan final terkait pokok perkara tersebut. Pembuktian di luar forum pengadilan pun dinilai tidak memiliki kekuatan hukum formal.
Bunyi Putusan MA
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi terkait gugatan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui putusan nomor 742K/TUN/G/2026 yang dirilis pada 30 Oktober 2026, MA menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan SMA Gibran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2019 adalah tidak sah dan batal demi hukum.
Gibran Bisa Buktikan Sebelum Putusan MA
Yusril menjelaskan, Gibran masih bisa melawan dengan pembuktian-pembuktian, namun sejatinya hal itu dilakukan sebelum putusan MA dikeluarkan.
“Jadi sekarang kita kembalikan ke Pak Wapres. Apakah yang akan beliau tempuh. Sementara kita lihat juga di DPR sudah bergulir menggalang dukungan untuk katanya membuat pernyataan pendapat. Kita ikuti saja apa yang sedang berkembang di DPR,” tandas Yusril. (RaM)
Gen Z Takeaway
Game over buat celah hukum polemik ijazah! Menko Yusril Ihza Mahendra blak-blakan spill kalau rencana pembuktian di PTUN udah pointless alias gak ada gunanya lagi. Pasalnya, putusan MK dan MA itu udah final dan ngunci banget, bahkan pertimbangan MA nyebut ada pelanggaran serius yang bahayain demokrasi. Berhubung gak ada opsi Peninjauan Kembali (PK) dan forum pembuktian cuma sah di pengadilan (bukan di medsos), posisinya tinggal nunggu pilihan: mundur secara sukarela atau diproses via Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR no cap, situasinya bener-bener udah di ujung tanduk, guys.
