Cerita 2,5 Jam Pertemuan Presiden Prabowo dan Gibran di Istana Berujung Pengunduran Diri dan Bayang-Bayang Pemakzulan
astakom.com, Jakarta - Ruang Istana Negara menjadi saksi dialog krusial di balik pintu tertutup tepat pada peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026). Di tengah momentum bersejarah tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melangsungkan pertemuan empat mata bersama Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung intens selama kurang lebih 2,5 jam. Perbincangan mendalam itu berujung pada keputusan mengejutkan: Gibran secara langsung menyampaikan niatannya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Republik ini.
Alasan di Balik Niatan Mundur dan Arahan Hukum dari Presiden
Kabar mengenai niatan pengunduran diri tersebut diutarakan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Istana Negara. Prasetyo mengungkapkan bahwa langkah yang diambil Gibran berakar dari dinamika hukum yang terus berkembang menyangkut putusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo.
Ia menegaskan bahwa pembicaraan tersebut mengemuka secara langsung dalam ruang diskusi bersama Kepala Negara. "Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri," kata Prasetyo.
Selepas pertemuan panjang itu, Gibran yang masih tampak mendampingi Presiden Prabowo dalam prosesi penganugerahan gelar Pahlawan Nasional membeberkan sejumlah arahan yang diterimanya dari Kepala Negara. Presiden menyarankannya untuk tetap melakukan upaya pembuktian keabsahan ijazah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan membawa seluruh dokumen pendidikan.
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1," klaim Gibran.
Selain meminta tetap berjuang melalui jalur hukum, Gibran menambahkan arahan lain dari Presiden terkait koordinasi lembaga. "Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujar Gibran.
Pintu Hukum Tertutup: Pandangan Menko Yusril
Merespons langkah pembuktian tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan pandangan hukum yang berbeda. Yusril menilai celah hukum bagi Gibran pada dasarnya telah tertutup rapat.
"Ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat 'final and binding', tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena, tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," jelas Yusril.
Lebih jauh, Yusril membeberkan konsekuensi hukum dari pembatalan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran oleh MA yang bersifat ex tunc. "Putusan (MA) itu bersifat 'ex tunc', membatalkan dan menyatakan batal dan tidak sah. Artinya batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada bulan Agustus tahun 2019 kalau saya tidak salah," ujarnya.
Kondisi tersebut dinilai akan berdampak langsung pada proses peradilan yang sedang bergulir di PTUN Jakarta. "Jadi kan sengketa tata usaha negara, kalau sudah Mahkamah Agung memutus perkara yang sama dalam perkara yang lain, objeknya sama, SK-nya yang dikeluarkan Dikdasmen tahun 2019, apalagi besok Dikdasmen sudah mengeksekusi, mencabut keputusan itu. Apalagi yang mau disengketakan?" tutur Yusril.
Ia meyakini muara dari gugatan di PTUN tersebut akan terhenti secara otomatis. "Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada objek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta," ujarnya.
Mengenai upaya pembuktian di luar koridor hukum, Yusril menilai hal itu hanya bersifat personal. "Jadi sebenarnya kalau untuk membuktikan di luar pengadilan, ya barangkali hanya pembicaraan yang bersifat personal dan pribadi. Tapi masalah ini bukan masalah pribadi, ini adalah masalah hukum. Dan masalah hukum itu harus diputuskan oleh pengadilan, dan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sudah membuat keputusan dan sudah bersifat final," pungkas Yusril.
Di sisi lain, pemerintah memilih pasif sembari memantau wacana Hak Menyatakan Pendapat yang mengemuka di legislatif. "Sementara kita lihat juga di DPR sudah bergulir, menggalang dukungan untuk katanya membuat pernyataan pendapat ya. Kita ikuti sajalah apa yang berkembang di DPR, dan pemerintah sebenarnya agak pasif terhadap kasus ini kecuali ada arahan-arahan lain. Tapi sampai hari ini kami bersikap pasif," ucap Yusril.
Prosedur dan Mekanisme Konstitusional Pergantian Wakil Presiden
Kendati niatan mundur telah disampaikan, Yusril menekankan bahwa Gibran secara de jure masih memegang status sebagai Wakil Presiden sampai adanya proses pemberhentian resmi.
"Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden. Tapi sampai satu keadaan di mana apa namanya berhenti atau diberhentikan," pungkas Yusril.
Jika Gibran nantinya secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri tertulis kepada Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR), barulah prosedur pergantian wakil presiden bergulir sesuai ketentuan konstitusi.
"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu," jelas Yusril.
Ia menambahkan bahwa seluruh proses pemberhentian maupun pengisian jabatan harus bermuara di MPR sesuai tata tertib yang berlaku. "Jadi kalau proses pemberhentian presiden itu, wakil presiden maupun Presiden itu dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sepanjang konstitusi kita maupun tatib MPR bunyinya seperti itu," ujarnya.
Mekanisme teknisnya akan dimulai dari sidang pleno MPR untuk mengumumkan kekosongan jabatan tersebut. "Mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya, permintaan berhentinya, maka dengan sendirinya akan, sekaligus MPR akan menulis surat kepada Presiden memberitahu bahwa ada kekosongan wakil presiden lalu presiden diminta untuk mengajukan dua nama dengan persyaratan-persyaratannya untuk disampaikan kepada MPR," tutur Yusril.
Meski aturan main telah gamblang, Yusril memilih melihat perkembangan peta politik yang ada. "Apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang kita tunggu aja perkembangannya. Saya enggak mau mendahului keadaan," katanya. (RaM)
Gen Z Takeaway
Plot twist terbesar di Hari Pahlawan! Setelah sesi perbincangan deep talk empat mata selama 2,5 jam bareng Pak Presiden Prabowo di Istana, Mas Gibran mendadak nyatain niatan buat step down dari kursi Wapres imbas drama hukum ijazah di MK dan MA yang makin complicated. Meski sempat disaranin buat fight terus di PTUN, Prof Yusril menegaskan kalau pintu hukumnya udah game over secara konstitusional, dan kalau Mas Gibran resmi resign lewat surat ke MPR, Pak Prabowo bakal punya waktu 60 hari buat nyodorin dua nama cawapres baru pilihan beliau.
