Menteri Kebudayaan Perkuat Kerja Sama UNESCO untuk Lindungi Warisan Budaya

astakom.com, Jakarta – Penguatan posisi Indonesia dalam pelestarian budaya dunia menjadi salah satu perhatian Kementerian Kebudayaan. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong kerja sama yang lebih erat dengan UNESCO agar kekayaan budaya Indonesia tidak hanya memperoleh pengakuan internasional, tetapi juga memiliki sistem pendataan, pelindungan, dan pelestarian yang semakin kuat di dalam negeri.

Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Fadli Zon dengan Director of UNESCO Multisectoral Regional Office in Jakarta sekaligus UNESCO Representative untuk Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Timor-Leste, Maki Katsuno-Hayashikawa, di Gedung Kementerian Kebudayaan, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026).

Dalam pertemuan itu, pembahasan turut diarahkan pada penguatan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU). Lembaga ini memiliki posisi penting dalam menghubungkan berbagai pemangku kepentingan nasional dengan UNESCO, sekaligus memastikan program kerja sama internasional berjalan searah dengan kebutuhan Indonesia.

KNIU diperkuat untuk perluas kolaborasi

Penguatan peran KNIU menjadi salah satu agenda penting setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026 yang memperkuat mandat komisi tersebut.

Fadli Zon, yang juga menjabat sebagai Ketua KNIU, menilai diperlukan sistem komunikasi dan koordinasi yang lebih terstruktur. Kerja sama tidak cukup hanya melibatkan Kementerian Kebudayaan dan UNESCO Jakarta, tetapi juga perlu menghubungkan kementerian, lembaga terkait, akademisi, masyarakat sipil, serta Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO di Paris.

Dengan koordinasi tersebut, keterlibatan Indonesia dalam berbagai agenda UNESCO diharapkan dapat berjalan lebih terpadu dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

“Keberadaan KNIU diharapkan dapat memperkuat koordinasi nasional dalam berbagai program UNESCO, sekaligus memastikan keterlibatan Indonesia berjalan secara terpadu. Kita ingin membangun komunikasi dan konsultasi yang lebih terstruktur, termasuk melalui pertukaran informasi sejak awal dan penyelarasan program dengan prioritas pembangunan nasional,” ujar Fadli Zon.

Pendataan warisan budaya jadi perhatian

Selain membangun koordinasi kelembagaan, pelindungan kekayaan budaya Indonesia juga menjadi pembahasan utama. Salah satu langkah yang ingin diperkuat adalah memperluas pendataan Warisan Budaya Takbenda Indonesia melalui dokumentasi berjenjang dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Langkah tersebut diperlukan agar berbagai ekspresi budaya yang tersebar di Nusantara dapat teridentifikasi dan memiliki dokumentasi yang memadai. Pendataan juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan warisan budaya sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat yang lebih luas.

Fadli menegaskan, Indonesia mempunyai keragaman budaya yang besar sehingga membutuhkan dukungan kolaborasi untuk memastikan kekayaan tersebut tidak berhenti pada pengakuan internasional saja.

“Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya yang luar biasa. Kita memiliki ribuan ekspresi budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang perlu terus didata serta dilindungi. Karena itu, kerja sama dengan UNESCO sangat penting, tidak hanya untuk memperkuat pengakuan internasional, tetapi juga untuk mendukung pelestarian, pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Indonesia juga ingin meningkatkan kontribusi dalam sejumlah program UNESCO, mulai dari Warisan Dunia, Warisan Budaya Takbenda, UNESCO Global Geoparks, Man and the Biosphere Programme, hingga Memory of the World.

Perhatian lainnya berkaitan dengan keanggotaan Indonesia dalam Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage periode 2026–2030. Melalui posisi tersebut, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk ikut berkontribusi dalam pelaksanaan Konvensi 2003 tentang pelindungan Warisan Budaya Takbenda.

Menurut Fadli, berbagai program UNESCO perlu memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan komunitas pemilik warisan budaya.

“Program-program tersebut merupakan instrumen penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, pendidikan, penelitian, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kita ingin memastikan bahwa pengakuan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan komunitas pemilik warisan budaya,” jelas Fadli Zon.

UNESCO siap pererat hubungan dengan Indonesia

Dari pihak UNESCO, Maki Katsuno-Hayashikawa menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara anggota yang aktif dan telah memiliki rekam jejak kerja sama panjang dengan organisasi tersebut.

Ia berharap hubungan yang sudah terjalin dapat terus berkembang melalui penguatan peran KNIU di bawah kepemimpinan Menteri Kebudayaan.

“Indonesia merupakan salah satu negara anggota UNESCO yang sangat aktif. Kami memiliki sejarah kerja sama yang panjang dengan Indonesia dan berharap dapat terus mengembangkan serta memperkuat hubungan tersebut di bawah kepemimpinan Menteri Kebudayaan sebagai Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO,” jelas Maki.

Maki menjelaskan, kantor regional UNESCO di Jakarta menangani program di lima negara, yakni Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Timor-Leste. Ruang lingkup kegiatannya mencakup empat sektor utama, yaitu pendidikan, ilmu pengetahuan, komunikasi dan informasi, serta kebudayaan.

Untuk mendukung pelaksanaan program, UNESCO menginginkan komunikasi yang lebih intensif dengan KNIU. Beberapa langkah yang diusulkan meliputi pertemuan berkala, pembahasan bersama mengenai prioritas kegiatan, hingga penunjukan narahubung untuk setiap bidang.

“Kami berharap dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan KNIU, termasuk melalui pertemuan rutin, pembahasan prioritas program, serta penunjukan narahubung untuk masing-masing bidang. Dengan komunikasi yang lebih erat, kami dapat memastikan kerja sama berjalan lebih lancar dan kebutuhan Indonesia dapat terakomodasi dalam pelaksanaan program UNESCO,” ujar Maki.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah perwakilan UNESCO dari bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, komunikasi dan informasi, serta pengurangan risiko bencana. Dari Kementerian Kebudayaan, Fadli didampingi Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan sekaligus Pelaksana Harian KNIU, Endah T.D. Retnoastuti, serta Direktur Kerja Sama Kebudayaan sekaligus Sekretaris KNIU, Mardisontori.

Melalui penguatan kemitraan ini, pemerintah berharap keterlibatan Indonesia dalam agenda UNESCO semakin efektif, sekaligus memperkuat upaya menjaga kekayaan budaya sebagai bagian dari pembangunan nasional. (deA/aNs)

Gen Z Takeaway

Kolaborasi dengan UNESCO bukan cuma tentang membuat budaya Indonesia semakin dikenal dunia. Di balik pengakuan internasional, ada pekerjaan penting yang perlu dilakukan, mulai dari mendata tradisi daerah, mendokumentasikan ekspresi budaya, hingga memastikan komunitas pemiliknya tetap terlibat dalam pelestarian. Sebab, warisan budaya bukan hanya identitas masa lalu, tetapi juga bagian dari kehidupan generasi sekarang dan mendatang.