Aturan Baru DJP: Perusahaan Multinasional Kena Pajak Minimum 15 Persen
astakom.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi memberlakukan kebijakan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT) dengan tarif efektif sebesar 15 persen sejak September 2026. Aturan ini dirancang khusus untuk menjaring korporasi multinasional dengan omzet konsolidasi tahunan melampaui 750 juta euro sekaligus menutup celah praktik penghindaran pajak lintas yurisdiksi.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa hingga pertengahan November 2026, puluhan perusahaan multinasional yang beroperasi di Tanah Air telah berinisiatif mendaftarkan diri dalam skema perpajakan baru tersebut.
“Sebanyak 78 wajib pajak yang merupakan entitas induk ataupun entitas anak yang berkedudukan di Indonesia sudah secara sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak global,” ujar Bimo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Berikut tiga poin utama dari penerapan pajak minimum global oleh DJP Kementerian Keuangan:
Pemetaan Ribuan Entitas dan Kewajiban Pelaporan Khusus
Bimo memaparkan, merujuk pada pemetaan data Country-by-Country Report tahun 2023, DJP telah mendata kelompok korporasi multinasional yang masuk dalam kriteria omzet konsolidasi di atas 750 juta euro. Populasi tersebut terdiri atas 37 entitas induk dalam negeri beserta 1.721 anak usahanya, serta 1.717 entitas induk luar negeri bersama 4.688 anak usaha.
Lewat implementasi GMT, pemerintah tidak hanya mematok tarif pajak efektif minimum 15 persen bagi perusahaan multinasional yang memenuhi syarat, tetapi juga mewajibkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) khusus serta dokumen Global Information Return.
Ciptakan Kesetaraan Iklim Usaha dengan Pelaku Domestik
Menurut Bimo, kebijakan ini dihadirkan guna menciptakan kesetaraan iklim usaha (level playing field) antara korporasi raksasa global dan pelaku usaha dalam negeri. Sebelumnya, perbedaan regulasi perpajakan antarnegara kerap membuka peluang bagi perusahaan multinasional untuk menekan besaran kewajiban pajaknya.
“Regulasi global minimum tax ini merupakan salah satu instrumen strategis untuk memastikan terciptanya kesetaraan iklim berusaha, sehingga korporasi global tidak lagi memanfaatkan celah regulasi untuk meminimalkan kontribusi pajak,” kata Bimo.
Ia juga menyinggung perbandingan antara tarif minimum global 15 persen tersebut dengan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen yang berlaku bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan omzet Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar per tahun, agar korporasi multinasional turut menyumbang porsi yang adil bagi perekonomian nasional.
Perkuat Kedaulatan Fiskal dan Pembiayaan Layanan Publik
Lebih jauh, Bimo menegaskan bahwa pemberlakuan GMT menjadi langkah penting untuk memperkokoh kedaulatan fiskal Indonesia serta mengoptimalkan penerimaan negara. Tambahan penerimaan dari sektor perpajakan global ini nantinya akan diarahkan untuk menopang pembiayaan berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pemerataan layanan publik di seluruh wilayah Indonesia. (RaM)
Gen Z Takeaway
Mulai September 2026, Direktorat Jenderal Pajak resmi nerapin Global Minimum Tax alias pajak minimum global sebesar 15 persen buat perusahaan multinasional yang omzet tahunannya tembus di atas 750 juta euro biar nggak ada lagi drama penghindaran pajak lintas negara! Sejauh ini udah ada 78 wajib pajak global yang daftar secara sukarela dari ribuan entitas induk maupun anak usaha yang dipetain DJP, dan mereka juga wajib lapor SPT khusus plus Global Information Return.
