Baleg DPR Gelar RDPU RUU Hak Cipta, Bahas Perlindungan Karya hingga Tantangan AI
astakom.com, Jakarta – Pembaruan aturan Hak Cipta kembali menjadi perhatian Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Rabu (11/11/2026), Baleg menghimpun pandangan dari sejumlah pemangku kepentingan untuk mendalami materi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta.
Forum tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai sektor, termasuk perwakilan Dewan Pers, Google, dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA). Masukan yang disampaikan mencakup perlindungan karya jurnalistik, pemanfaatan konten di platform digital, tanggung jawab penyedia layanan, hingga penggunaan karya berhak cipta untuk pengembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).
Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya memperbarui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar ketentuannya dapat mengikuti perubahan ekosistem kreatif dan aktivitas digital. Berbagai pandangan tersebut diperlukan untuk mempertimbangkan kepentingan pencipta, perusahaan pers, pengguna karya, serta pelaku industri teknologi.
Baleg himpun masukan berbagai pemangku kepentingan
RDPU Baleg DPR RI pada (11/11/2026) menjadi salah satu tahapan penghimpunan aspirasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan karya cipta. Melalui forum ini, DPR mendengarkan perspektif industri media, perusahaan teknologi, hingga pelaku perdagangan elektronik.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan karya jurnalistik oleh mesin pencari, agregator berita, media sosial, dan platform digital. Penggunaan berita dalam bentuk tautan, indeks pencarian, maupun cuplikan konten berkaitan dengan pembahasan perlindungan karya serta hak ekonomi perusahaan pers.
Di sisi lain, perkembangan AI turut memunculkan pertanyaan mengenai penggunaan materi berhak cipta untuk melatih dan mengembangkan sistem kecerdasan buatan. Karena itu, penyusunan aturan perlu mempertimbangkan kepentingan pemegang hak cipta sekaligus perkembangan layanan digital.
Masukan dari para narasumber tersebut menjadi bahan bagi Baleg untuk mendalami ketentuan yang akan diatur dalam revisi undang-undang. Pandangan yang disampaikan dalam RDPU merupakan bahan pembahasan, bukan keputusan akhir mengenai rumusan pasal.
Dewan Pers soroti ketimpangan iklan digital, Google bahas aturan platform
Kehadiran perwakilan Dewan Pers membawa perhatian pada keberlanjutan industri media di tengah perubahan pola distribusi informasi. Salah satu persoalan yang disoroti adalah ketimpangan penguasaan pendapatan iklan digital antara platform dan perusahaan media.
Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, mengacu pada data Wavemaker 2025 yang menunjukkan bahwa 80 persen iklan digital dikuasai platform, sedangkan media atau penerbit harus bersaing memperebutkan 20 persen sisanya. Porsi tersebut dibagi di antara lebih dari 50.000 perusahaan media.
"Menurut Wavemaker 2025, 80 persen iklan digital dikuasai oleh platform, sementara media atau penerbit harus memperebutkan 20 persen sisanya. Porsi 20 persen tersebut dibagi di antara lebih dari 50.000 perusahaan media saat ini," ujar Dahlan Dahi dalam RDPU di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia menilai kondisi tersebut sulit dipertahankan dalam jangka panjang dan turut memberikan tekanan terhadap industri media.
"Situasi ini tidak berkelanjutan. Dalam jangka pendek, kondisinya juga sulit, ribuan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi sebenarnya merupakan bagian dari dampak situasi ini," sambungnya.
Dahlan menjelaskan bahwa platform digital memang membantu mendistribusikan konten media kepada pengguna. Namun, keberadaan layanan tersebut juga membuat kendali distribusi dan pendapatan semakin bergeser ke tangan platform.
Sementara itu, Google melalui Government Affairs & Public Policy Manager, Agung Pamungkas, menyampaikan empat perhatian terhadap materi RUU Hak Cipta. Poin tersebut meliputi kebebasan mengakses dan membagikan informasi di internet, keleluasaan kreator menentukan lisensi, perlindungan platform melalui prinsip safe harbor, serta fleksibilitas penggunaan data untuk pengembangan AI.
Google juga menyoroti pengaturan tautan dan cuplikan berita yang dinilai perlu mempertimbangkan fungsi mesin pencari dalam mengindeks serta mendistribusikan informasi. Perusahaan tersebut mendorong agar pemegang hak cipta tetap memiliki pilihan dalam menentukan mekanisme lisensi, termasuk melalui kerja sama langsung atau lembaga manajemen kolektif.
idEA soroti tanggung jawab platform dan keberlanjutan UMKM
Selain sektor media dan teknologi, pelaku perdagangan elektronik turut menyampaikan pandangannya melalui Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA). Ketua Umum idEA, Budi Primawan, menyatakan dukungan terhadap penguatan perlindungan hak cipta dengan harapan aturan yang disusun dapat diterapkan secara adil di seluruh ekosistem digital.
"Pada dasarnya kami mendukung perlindungan hak cipta dan penindakan pelanggaran. Harapan kami aturan yang dihasilkan dapat merupakan peraturan yang kuat, adil dan bisa dijalankan oleh semua ekosistem digital," ujar Budi Primawan dalam RDPU bersama Baleg DPR RI, pada Rabu (11/11/2026).
idEA menyampaikan empat prinsip yang diharapkan menjadi pertimbangan dalam penyusunan regulasi, yaitu perlindungan pencipta, pembagian tanggung jawab yang jelas, kepastian proses yang adil, serta tetap terbukanya ruang inovasi bagi pelaku usaha mikro.
Budi juga mengusulkan mekanisme self-harbor yang bersahabat. Melalui usulan tersebut, platform digital diharapkan menangani laporan pelanggaran yang sah dan mengambil tindakan terhadap pengguna yang berulang kali melanggar hak cipta. Namun, platform tetap perlu bertanggung jawab apabila mengetahui adanya pelanggaran tetapi sengaja membiarkannya.
Menurut Budi, kepastian hukum juga perlu memperhatikan keberlangsungan sekitar 57 juta usaha mikro yang disebut bergantung pada ekosistem digital nasional. Dengan demikian, pengaturan tanggung jawab platform diharapkan tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi pelaku usaha.
Berbagai pandangan dari Dewan Pers, Google, dan idEA memperlihatkan bahwa pembaruan aturan hak cipta tidak hanya berkaitan dengan perlindungan pencipta, tetapi juga menyentuh keberlangsungan industri media, layanan digital, perdagangan elektronik, dan perkembangan teknologi.
Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan 1.117 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan pembahasan RUU Hak Cipta bersama DPR. Materi yang diusulkan mencakup penguatan hak ekonomi pencipta, public lending right, resale right, hak ekonomi perusahaan pers, hingga tanggung jawab platform digital. Baleg juga telah membentuk Panitia Kerja (Panja) setelah menerima Surat Presiden beserta DIM dari pemerintah pada Oktober 2026.
Melalui RDPU, Baleg menghimpun berbagai masukan untuk menjadi bahan pendalaman dalam proses pembahasan bersama pemerintah. Berbagai kepentingan tersebut nantinya perlu dipertimbangkan dalam merumuskan aturan yang dapat memberikan perlindungan hak cipta sekaligus menjawab tantangan pemanfaatan karya di ruang digital. (deA/aNs)
Gen Z Takeaway
RUU Hak Cipta ternyata bukan cuma membahas lagu, film, atau karya seni. Aturan ini juga bersinggungan dengan berita yang muncul di mesin pencari, pembagian pendapatan iklan digital, konten di berbagai platform, penggunaan materi untuk melatih AI, hingga aktivitas UMKM. Lewat RDPU, Baleg DPR mendengarkan berbagai kepentingan agar pembaruan aturan hak cipta bisa mengikuti perkembangan industri kreatif dan dunia digital.
