Menko Yusril Ungkap Alasan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Dikaitkan dengan Makar
astakom.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini mulai mengarah pada tindak pidana makar. Kesimpulan tersebut muncul setelah aparat menemukan indikasi bahwa perkara ini tidak sekadar berkaitan dengan penyadapan elektronik.
"Pada saat itu yang dikenakan adalah pasal-pasal tentang penyadapan dan intersepsi, ya. Jadi, untuk menyatakan makar itu perlu ada alat bukti dulu. Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar," kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (09/11/2026).
Penyadapan terhadap Presiden dinilai bukan perkara biasa
Yusril menjelaskan, dugaan penyadapan tersebut memiliki persoalan lebih serius karena menyasar kepala negara. Menurutnya, tindakan itu tidak bisa disamakan dengan penyadapan terhadap masyarakat umum.
"Kalau yang disadap itu orang biasanya, itu bisa dikatakan itu tidak pidana. Tapi yang disadap ini bukan orang biasa, yang disadap ini Presiden. Presiden itu primus inter pares. Presiden itu bukan orang biasa, namanya Presiden melekat dengan jabatannya. Karena itu, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dianggap sebagai suatu penyadapan biasa," katanya.
Dia menegaskan, aparat penegak hukum perlu mengusut perkara ini secara menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya unsur makar. Salah satu hal yang harus didalami adalah dugaan upaya melumpuhkan Presiden agar tidak bisa menjalankan tugas pemerintahan.
"Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain dan memang ketemu pada pasal 191 dengan pasal 193, kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan Presiden, membuat Presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, kalau lebih beratnya lagi yang membunuh Presiden maupun tingkat pemerintahan, itu kita belum tahu tentang itu, karena masih dalam tahap penyelidikan," katanya.
Pemerintah percayakan pengusutan kepada Bareskrim
Meski perkara ini mulai dikaitkan dengan dugaan makar, Yusril memastikan pemerintah tidak berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus. Penanganan kasus sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri melalui proses penyelidikan dan penyidikan.
"Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim atau apa pun. Bahwa Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar," ujarnya.
Sebagai informasi, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya. Aksi penyadapan tersebut diduga berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026.
Adapun empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, yakni:
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
- Irjen Ahrie Sonta Nasution.
- Irjen Eko Hadi Santoso.
- Irjen Slamet Uliandi. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Yusril Ihza Mahendra menyebut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai mengarah pada tindak pidana makar karena dinilai berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas kepala negara. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya pengusutan perkara kepada Bareskrim Polri tanpa membentuk satgas khusus. Saat ini, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka atas dugaan penyadapan yang berlangsung pada 2025-2026.
