Bareskrim Bantah Isu Tito Karnavian dan Idham Azis Terseret Kasus Penyadapan Ilegal

Penulis: Alfian Tegar
Editor: Anri Syaiful
Senin, 9 November 2026 | 06:04 WIB
Bareskrim Bantah Isu Tito Karnavian dan Idham Azis Terseret Kasus Penyadapan Ilegal
Mendagri Tito Karnavian pimpin rakor infrastruktur di Malinau, Selasa (06/10/2026), dorong percepatan jalan perbatasan Kaltara dan Krayan. [BNPP RI]

astakom.com, Jakarta — Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, meluruskan kabar yang ramai beredar di media sosial terkait dugaan penetapan dua mantan Kapolri, Tito Karnavian dan Idham Azis, sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Asep menegaskan bahwa informasi tersebut tidak sesuai fakta.

"Infonya tidak benar," ujar Asep saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis oleh awak media, Minggu (08/11/2026).

Ia menjelaskan, sampai saat ini Bareskrim Polri baru menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik.

Empat pejabat Polri masuk daftar tersangka

Keempat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Dari empat nama tersebut, tiga tersangka, yaitu Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi, telah menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Adapun Slamet Uliandi tidak ikut ditahan karena tengah mengalami sakit.

Korban dugaan penyadapan

Hasil penyelidikan awal kepolisian menunjukkan bahwa dugaan penyadapan tidak hanya menargetkan Presiden Prabowo. Sejumlah pihak lain juga disebut menjadi korban, termasuk para menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media, hingga tokoh masyarakat.

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan beberapa ketentuan hukum. Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memiliki ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun.

Selanjutnya, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman penjara maksimal enam tahun. Para tersangka juga disangkakan melanggar Pasal 31 ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun.

Istana kaitkan kasus dengan dugaan makar

Sementara itu, pemerintah turut memberikan perhatian terhadap perkara tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang mewakili Istana, mengategorikan tindak pidana dalam kasus tersebut sebagai bentuk makar.

Di tengah ramainya informasi yang beredar, Bareskrim meminta publik tidak langsung mempercayai kabar yang belum terverifikasi. Hingga kini, kepolisian baru mengumumkan empat tersangka dan membantah keterlibatan Tito Karnavian serta Idham Azis sebagai tersangka. (aLf/aNs)

Gen Z Takeaway

Bareskrim Polri membantah kabar penetapan Tito Karnavian dan Idham Azis sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Hingga kini, polisi baru menetapkan empat tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Kasus ini diduga menyasar sejumlah kalangan, termasuk Presiden Prabowo, menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat. Sementara itu, Istana mengategorikan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar.

Penyadapan Presiden Prabowo Subianto penyadapan Tito Karnavian Jenderal Pol Tito Karnavian Polri

Infografis

Terkini