Pemerintah Cabut HGU 11 Perusahaan Pemicu Karhutla, Investor Asing Ikut Terseret
astakom.com, Jakarta — Pemerintah baru saja mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebanyak 11 perusahaan resmi dicabut hak guna usaha (HGU)-nya. Menariknya, sejumlah perusahaan tersebut diketahui memiliki investor dari Korea Selatan, Malaysia, hingga Singapura.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, informasi tersebut diketahui berdasarkan penelusuran pemilik manfaat atau beneficial ownership (BO) perusahaan.
"Kalau dilihat dari BO-nya, atau beneficiary ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, investornya, pemegang sahamnya," ujar Nusron dalam konferensi pers di Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (09/11/2026).
Ia menyebut, sejumlah perusahaan lainnya juga memiliki pemegang saham dari dalam negeri. Namun, identitas mereka belum dapat disampaikan kepada publik.
"Juga ada dari beberapa dari dalam negeri yang kami belum bisa sebut namanya di sini. Dari 11 itu, kita buat beberapa klaster," tuturnya.
Daftar perusahaan masuk pencabutan HGU
Berikut daftar 11 perusahaan yang dicabut HGU-nya oleh pemerintah terkait kasus karhutla:
- PT NMIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
- PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
- PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
- PT PSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
- PT AER di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- PT JMS di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
- PT STP di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
- PT ANI di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
- PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Pencabutan HGU dibagi menjadi tiga klaster
Nusron menjelaskan, pemerintah mengelompokkan pencabutan HGU ke dalam tiga klaster berdasarkan kondisi dan temuan di lapangan.
Klaster pertama menyasar PT MIB yang memiliki lahan HGU seluas 4.000 hektare. Seluruh izin perusahaan tersebut dicabut karena tingkat kebakaran di wilayah konsesinya mencapai lebih dari 50 persen.
Selain itu, kebakaran juga terjadi berulang kali. Perusahaan dinilai tidak memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mengantisipasi maupun menangani kebakaran.
"Kemudian kejadian berulang. Kemudian, sarana prasarana untuk antisipasi dan mitigasi kebakaran tidak ada," ungkapnya.
Klaster kedua mencakup perusahaan dengan HGU yang masa berlakunya telah berakhir sejak 2020. Dalam kelompok ini, pemerintah mencabut HGU PT RKA seluas 11.558 hektare serta PT SKM yang memiliki dua bidang lahan masing-masing seluas 5.355 hektare dan 2.360,81 hektare.
Pemerintah juga memastikan lahan yang masuk kelompok tersebut akan kembali berada di bawah penguasaan negara.
"Dan ini dipastikan akan diambil alih negara. Itu PT SPT BSLT seluas 2.300 hektare," jelasnya.
Sementara itu, klaster ketiga menyasar perusahaan yang sudah mengantongi izin usaha perkebunan (IUP), tetapi belum memiliki sertifikat HGU.
Perusahaan yang masuk dalam kelompok ini meliputi PT ANI dengan luas lahan 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, PT AIR seluas 5.134 hektare, serta PT SAE seluas 1.510 hektare.
Tiga perusahaan lain masih dievaluasi
Di luar 11 perusahaan tersebut, Kementerian ATR/BPN masih mendalami kemungkinan pencabutan HGU terhadap tiga perusahaan lainnya.
Nusron mengatakan, pemerintah tengah melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan untuk memastikan apakah pencabutan izin akan diberlakukan secara keseluruhan atau hanya sebagian.
"Sedang kita lakukan pendalaman apakah pencabutannya semua atau sebagian, sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada," tuturnya. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Pemerintah mencabut HGU 11 perusahaan yang diduga berkaitan dengan karhutla, termasuk perusahaan dengan investor asing. Pencabutan dilakukan berdasarkan tiga klaster, mulai dari tingkat kebakaran hingga status perizinan. Sementara itu, tiga perusahaan lain masih dalam proses evaluasi Kementerian ATR/BPN.
