Satu Tahun Pascabencana Sumatera, Presiden Prabowo Gelar Ratas Evaluasi Progres Pemulihan

astakom.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (09/11/2026), untuk mengevaluasi perkembangan penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. 

Pertemuan ini membahas capaian rehabilitasi dan rekonstruksi selama satu tahun sekaligus menyiapkan langkah antisipasi terhadap kemungkinan bencana susulan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra mengatakan, Presiden ingin memastikan pemulihan di tiga provinsi tersebut berjalan sesuai rencana.

“Beliau ingin mengetahui progres penanganan bencana pascabencana di Sumatra karena sudah dibentuk oleh beliau satu Satgas untuk Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi pascabencana Sumatra yang meliputi tiga provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Tito dalam keterangannya setelah rapat.

Dampak bencana jangkau 53 Kabupaten/Kota

Tito memaparkan, bencana yang terjadi pada November 2025 berdampak pada 53 kabupaten/kota dan 4.533 desa/kelurahan. Lebih dari 2,1 juta warga juga harus meninggalkan tempat tinggalnya untuk mengungsi.

Kerusakan akibat bencana mencakup lebih dari 184 ribu rumah, 4.922 fasilitas pendidikan, 954 fasilitas kesehatan, dan 1.593 tempat ibadah. Selain itu, ribuan titik jalan dan jembatan turut mengalami kerusakan.

Tito menyebut bencana tersebut sebagai salah satu peristiwa dengan cakupan dampak paling luas yang pernah dialaminya.

“Bagi saya pribadi, jujur yang pernah saya alami ini adalah salah satu dampak yang terluas. Tiga provinsi dan itu mengakibatkan terjadinya pengungsian, displacement istilahnya, people displacement 2,1 juta orang lebih,” ungkap Mendagri.

Anggaran pemulihan capai Rp12,34 triliun

Sejak masa awal penanganan, Presiden Prabowo telah mengalokasikan dukungan anggaran sekitar Rp12,34 triliun untuk pemerintah daerah terdampak. Dana tersebut terdiri atas bantuan belanja tidak terduga sebesar Rp268 miliar, tambahan transfer keuangan daerah (TKD) sekitar Rp10,64 triliun, serta tambahan TKD sekitar Rp1,4 triliun.

Dukungan anggaran ini ditujukan untuk membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan penanganan bencana dan mempercepat pemulihan wilayah.

Tito pun mengingatkan kepala daerah agar menggunakan tambahan anggaran tersebut secara optimal.

“Saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal,” ujar Mendagri.

Kegiatan pemulihan disiapkan hingga 2028

Untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah telah menyusun rencana induk pemulihan hingga 2028. Program tersebut mencakup 11.520 kegiatan dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp100,67 triliun selama tiga tahun.

Rencana itu meliputi pembangunan jalan dan jembatan, perbaikan sungai, pembangunan sekolah dan rumah, hingga pemulihan sektor pertanian serta perikanan.

Tito menjelaskan, seluruh program disusun berdasarkan usulan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah, kemudian dirangkum oleh Bappenas menjadi satu rencana pemulihan terpadu.

“Ini direkap dari berbagai K/L, kementerian lembaga dan seluruh daerah, usulan daerah. Bappenas kemudian menyusunnya menjadi 11.520 kegiatan. Ada yang bangun jalan, ada yang bangun jembatan, ada yang bangun perbaikan sungai, ada yang untuk sekolah, ada yang untuk bangun rumah, ada yang memperbaiki sawah pertanian,” jelas Mendagri.

Rumah sakit dan infrastruktur mulai pulih

Sejumlah layanan dasar di wilayah terdampak mulai kembali beroperasi. Seluruh 87 rumah sakit yang sebelumnya terdampak kini telah berfungsi kembali.

Dari 4.922 sekolah yang mengalami kerusakan, sebanyak 4.823 sudah kembali menggunakan bangunan sekolah asal. Sementara itu, 99 sekolah lainnya masih menjalankan kegiatan belajar mengajar di kelas darurat.

Pemulihan infrastruktur juga menunjukkan perkembangan positif. Jalan nasional dan jembatan nasional di ketiga provinsi telah kembali berfungsi 100 persen. Adapun perbaikan infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah masih terus dikebut.

Pembangunan hunian tetap jadi fokus berikutnya

Di sektor perumahan, pembangunan hunian sementara (huntara) telah mencapai 99,84 persen atau sebanyak 20.803 unit.

Selanjutnya, pemerintah mempercepat pembangunan 57.027 hunian tetap (huntap). Pembangunannya dilakukan melalui beberapa skema, mulai dari pembangunan di lokasi semula, pembangunan mandiri, hingga penyediaan kawasan hunian komunal.

Tito menegaskan, Presiden Prabowo ingin memastikan seluruh program pemulihan berjalan lancar meski wilayah terdampak cukup luas dan membutuhkan waktu penanganan yang tidak singkat.

“Beliau ingin memastikan semua progres yang sudah terlaksana betul-betul berjalan lancar. Kami sudah sampaikan tadi, tidak mudah karena luasnya wilayah yang terdampak, 53 kabupaten kota dan perlu waktu,” kata Mendagri.

Pemerintah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat terus berjalan secara bertahap hingga 2028. (aLf/aNs)

Gen Z Takeaway

Presiden Prabowo mengevaluasi progres pemulihan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat setelah satu tahun penanganan. Dengan dukungan anggaran Rp12,34 triliun dan rencana 11.520 kegiatan senilai Rp100,67 triliun, pemerintah terus mempercepat rehabilitasi infrastruktur, layanan publik, serta pembangunan hunian bagi warga terdampak hingga 2028.