Lawan Mafia Karhutla: BNPB Rilis Sistem Pelacakan Canggih, Pemilik Lahan Terbakar Auto Ketahuan
astakom.com, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) makin serius nih ngebasmi masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia! Gak cuma sekadar fokus padam memadamkan api di lapangan, BNPB resmi meluncurkan sistem pemantauan canggih berbasis integrasi data spasial dan perizinan. Lewat inovasi ini, BNPB bisa melacak hotspot secara real-time sekaligus langsung nge-tag perusahaan atau pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU) yang lahannya terindikasi kedapatan terbakar.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi membeberkan terobosan ini saat Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (09/11/2026).
"Apabila terjadi kebakaran di suatu lahan, kami sudah bisa melihat lahan tersebut milik atau berada dalam konsesi perusahaan mana. Data HPL, konsesi, HGU, dan HGB sudah kami lakukan overlay," tegas Kristomei.
Ribuan Titik Panas Terdeteksi, Kalteng dan Papua Selatan Paling Parah
Sistem pengawasan ketat ini emang krusial banget mengingat kondisi karhutla di tanah air yang makin memprihatinkan. Berdasarkan pemantauan GIS BNPB dan satelit NASA FIRMS per Minggu (8/11/2026), tercatat ada 2.529 titik panas (hotspot) dan 976 titik api, dengan total area terbakar mencapai 5.335 hektare! Parahnya lagi, sekitar 1.925 hektare di antaranya sampai saat ini terpantau belum padam.
Kalimantan Tengah jadi wilayah paling memerah dengan 443 titik panas dan 1.098 hektare area terbakar.Disusul Papua Selatan (427 titik panas & 830 hektare) serta Sulawesi Tenggara (279 titik panas & 566 hektare). BNPB bahkan sempat menyoroti dugaan pembukaan lahan dengan cara dibakar di Papua Selatan yang menyeret sejumlah konsesi perusahaan seperti PT Merauke Sarjaya dan PT Selaras Inti Semesta.
Pemilik Izin Wajib Gercep dan Bakal Dites Verifikasi Lapangan
Biar gak ada lagi pengusaha nakal yang "cuci tangan", BNPB ngusulin aturan ketat wajib respons. Jadi, siapa pun pemegang izin HGU, HPL, HTI, hingga konsesi pertambangan yang wilayahnya terdeteksi hotspot wajib langsung melakukan verifikasi dan melapor dalam tenggat waktu yang disepakati.
"Prinsipnya, setiap titik panas yang muncul di dalam area perizinan harus direspons. Pemegang izin wajib melakukan pengecekan dan memberikan tanggapan," seru Kristomei.
Gak berhenti di situ, seluruh data pelacakan spasial ini bakal di-share langsung ke kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Kehutanan buat bahan penegakan hukum.
All-Out Penanganan: Kerahkan 71 Ribu Personel Hingga Bantuan Pesawat Australia
Di jalur lapangan, BNPB gak main-main buat all-out. Sebanyak 71.878 personel darat diterjunkan, didukung 43 armada udara yang terdiri dari 25 helikopter water bombing serta 18 pesawat patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Di Kalteng saja, 3.600 kg NaCl disemai dalam 4 sorti hingga berhasil memancing hujan di Gunung Mas, Sukamara, dan Lamandau.
Bahkan, Pemerintah Australia ikut menerjunkan dua pesawat C-130 berkapasitas 15.000 liter air ke Kalimantan Timur yang siap ngebantu suplai air sampai 100.000 liter per hari. (RaM)
Gen Z Takeaway
BNPB lagi mode beast buat numpas karhutla dengan bikin sistem pemantauan spasial yang bisa nge-spill langsung perusahaan pemegang HGU atau konsesi tempat hotspot muncul, gak cuma ngusut 2.500-an titik panas di Kalteng hingga Papua Selatan, BNPB juga pamer aksi all-out ngerahkan 71.000 personel, operasi cuaca, sampai dibantu dua pesawat C-130 dari Australia biar bumi Indonesia gak makin berasap.
