BNPB Rilis Sistem Canggih Pelacak Karhutla, Pemilik Lahan Terbakar Langsung Ketahuan

astakom.com, Jakarta – Langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini memasuki babak baru. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meluncurkan sistem pemantauan berbasis integrasi data spasial dan perizinan. Lewat inovasi ini, petugas tidak cuma bisa melacak sebaran titik panas (hotspot) dan mengukur luasan area yang terbakar, tetapi juga langsung memetakan siapa pemegang izin atau pengelola lahan di titik lokasi kebakaran tersebut.

Pengembangan sistem canggih ini menegaskan komitmen BNPB agar penanganan karhutla tidak lagi sebatas memadamkan api saat bencana meluap. BNPB mulai berfokus pada penelusuran sumber api, pengawasan aktivitas pemanfaatan lahan, hingga tindakan pencegahan agar bencana alam ini tidak terus berulang.

Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan pemaparan tersebut dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Hak Guna Usaha. Rapat yang berlangsung di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, pada Senin (09/11/2026) itu dipimpin langsung oleh Menko Polkam Dudung Abdul Rahman serta dihadiri jajaran kementerian dan lembaga terkait.

Integrasi data spasial dan perizinan

Kristomei menjabarkan kalau sistem buatan BNPB ini menggabungkan data pemantauan titik panas dan luasan area terbakar secara real-time dengan basis data perizinan tanah, seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan Lahan (HPL), serta konsesi sektor kehutanan dan perkebunan.

“Ini adalah sistem yang kami kembangkan di BNPB. Kami bisa melihat perkembangan luasan hotspot dan area terbakar setiap hari, sehingga dapat diketahui wilayah mana yang mengalami penurunan maupun peningkatan,” tutur Kristomei berdasarkan rilis yang diterima oleh wartawan astakom pada Senin (09/11//2026).

Integrasi peta digital ini memudahkan tim pemantau mengidentifikasi kepemilikan izin atau pengelola di balik area yang terindikasi membara.

“Apabila terjadi kebakaran di suatu lahan, kami sudah bisa melihat lahan tersebut milik atau berada dalam konsesi perusahaan mana. Data HPL, konsesi, HGU, dan HGB sudah kami lakukan overlay,” jelasnya.

Walaupun teknologi pemetaan spasial ini sangat ampuh melacak indikasi awal, Kristomei menegaskan kalau data satelit tetap wajib ditindaklanjuti dengan verifikasi fisik di lapangan bersama lembaga terkait dan pemerintah daerah.

“Data-data ini nantinya akan kami bagikan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Kehutanan. Ini menjadi bahan untuk mendukung penegakan hukum dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang,” ucapnya.

Sebaran titik panas di daerah

Pengawasan ketat ini mendesak diterapkan mengingat ancaman karhutla masih nyata di berbagai penjuru negeri. Peta GIS BNPB dan tangkapan satelit NASA FIRMS per Minggu (8/11) pukul 18.00 WIB merekam 2.529 titik panas dan 976 titik api. Total area yang hangus mencapai 5.335 hektare, dengan sekitar 1.925 hektare di antaranya masih membara belum padam.

Wilayah Kalimantan Tengah menempati posisi teratas dengan 443 titik panas, disusul Papua Selatan (427 titik), dan Sulawesi Tenggara (279 titik). Dari segi kerusakan lahan terbakar, Kalimantan Tengah mencatat 1.098 hektare, Papua Selatan 830 hektare, serta Sulawesi Tenggara 566 hektare.

BNPB secara khusus menyoroti kondisi Papua Selatan yang citra satelitnya menunjukkan indikasi pembukaan lahan dengan pola pembakaran secara sengaja. BNPB bergerak cepat berkoordinasi dengan pemda, TNI, dan Polri untuk memverifikasi lokasi secara langsung. Langkah ini menyambung surat Menteri Kehutanan kepada Gubernur Papua Selatan pada 4 November 2026 terkait kebutuhan verifikasi lahan.

Dari hasil identifikasi awal, titik panas sempat terdeteksi di beberapa area konsesi perusahaan, seperti PT Merauke Sarjaya dan PT Selaras Inti Semesta. Pembuktian pasti tetap menunggu hasil pengecekan fisik di lapangan sebelum diambil tindakan hukum sesuai kewenangan instansi terkait.

Demi menyempurnakan keakuratan radar pemantau, BNPB mendesak penguatan integrasi data lintas kementerian/lembaga. Kelengkapan data perizinan kehutanan, HGU, perkebunan, hingga sektor pertambangan sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem peringatan dini.

“Kami membutuhkan dukungan data dari kementerian dan lembaga terkait, mulai dari data perizinan kehutanan, HGU, perkebunan, hingga pertambangan. Dengan data yang semakin lengkap dan akurat, sistem ini dapat dikembangkan menjadi instrumen peringatan dini untuk mencegah kebakaran,” ungkap Kristomei.

Kewajiban klarifikasi pemegang izin

BNPB juga mengusulkan aturan tegas, kewajiban memberikan respons cepat atas setiap titik panas yang muncul di wilayah perizinan. Pemegang konsesi HTI, HGU, maupun perizinan lain wajib memeriksa lokasi dan memberikan laporan klarifikasi sesuai batas waktu yang ditetapkan.

“Prinsipnya, setiap titik panas yang muncul di dalam area perizinan harus direspons. Pemegang izin wajib melakukan pengecekan dan memberikan tanggapan dalam waktu yang kita sepakati. Jika terbukti terjadi kebakaran, harus segera dilaporkan agar langkah mitigasi dan penanganan dapat dilakukan,” jelasnya.

Pengawasan ini dipastikan menyasar seluruh lini pemanfaatan lahan tanpa terkecuali.

“Tidak hanya HTI dan HGU atau perkebunan, data wilayah pertambangan juga kami miliki. Jadi, apabila ada aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar, hal tersebut juga dapat terdeteksi melalui sistem,” sambungnya.

Gempur karhutla darat dan udara

Di ranah operasional, penanganan darurat karhutla terus digencarkan. Laporan per 8 November 2026 mencatat 71.878 personel tim darat telah disiagakan. Operasi udara diperkuat oleh 43 armada, yang terdiri dari 25 helikopter water bombing serta 18 pesawat patroli, CASA, dan armada Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Di Kalimantan Tengah, penyemaian 3.600 kg garam (NaCl) dilakukan sebanyak empat sorti pada 7 November 2026. Hasilnya, hujan buatan bercurah ringan sukses mengguyur kawasan Gunung Mas, Sukamara, dan Lamandau.

Penanganan di Kalimantan Timur juga mendapat suntikan bantuan dari Pemerintah Australia yang mengirimkan dua unit pesawat C-130. Setiap pesawat dibekali kapasitas angkut air hingga 15.000 liter dan sanggup beroperasi hingga 6 sorti sehari untuk mendistribusikan sekitar 100.000 liter air ke titik api.

Integrasi pemetaan digital, keterbukaan data perizinan, dan pengerahan tim penanggulangan darurat ini menjadi strategi menyeluruh BNPB. Harapannya, setiap potensi kebakaran hutan dan lahan dapat terdeteksi lebih awal, diverifikasi secara akurat, dan ditindak tegas demi menekan risiko karhutla sejak dini. (nAD/aNs)

Gen Z Takeaway

Bencana karhutla kagak cuma soal padam-memadamkan api pas udah membara, tapi BNPB sekarang makin level up pakai teknologi peta digital real-time buat langsung melacak pemilik perizinan lahan (HGU/HPL) yang lahannya terbakar. Jadi, perusahaan atau pengelola lahan udah nggak bisa ngeles atau ghosting lagi kalau ada titik api muncul di area konsesi mereka, plus bakal langsung kena verifikasi ketat dari tim gabungan demi penegakan hukum yang makin transparan!