Pengamat: Israel Bisa Jadikan Konflik dengan Iran Sebagai Alat Penenang

astakom.com, Jakarta – Di tengah kebuntuan politik yang tak kunjung usai, Israel disebut punya jalan pintas untuk meredam gejolak di dalam negeri, konflik dengan Iran. Pengamat politik luar negeri sekaligus dosen Hubungan Internasional Universitas Presiden, Teuku Rezasyah, menilai pembentukan pemerintahan baru di Israel bisa dibantu oleh musuh bersama. Dampaknya bisa meluas, mulai dari stabilitas kawasan sampai krisis energi dan pangan dunia.

"Mereka akan berpikir bagaimana mempersatukan partai dalam pemerintahan dan juga mencari musuh bersama. Dan musuh bersama itu adalah Iran, saya pikir demikian ceritanya Nadia," papar Teuku Rezasyah, pengamat politik luar negeri sekaligus dosen hubungan internasional Universitas Presiden dalam sambungan telepon kepada wartawan astakom.com pada Minggu (01/11/2026).

Kursi mentok

Menurutnya, penyebab kebuntuan ini adalah angka kursi yang tidak ada yang cukup. Partai Benjamin Netanyahu mengantongi 53 kursi, oposisi pimpinan Gadi Eisenkot 48 kursi, dan partai-partai Arab Israel 19 kursi. Padahal batas minimal untuk memimpin adalah 61 kursi.

"Partainya Benjamin Netanyahu itu kan nggak cukup untuk ini, untuk pemimpin kan. Angkanya 53, kemudian oposisi angkanya 48 dan partai-partai kecil itu partai Arab itu angkanya 19 kursi," jelasnya.

Plot twist-nya, kedua kubu besar sama-sama tidak mau menggandeng partai Arab Israel. Padahal, kata Teuku, kalau salah satu mau merangkul sebagian saja, kursi mayoritas sudah di tangan. Tantangan terbesar mereka sekarang adalah menyatukan Netanyahu dan Eisenkot dalam satu koalisi.

"Kalau misalnya dia mau ambil aja setengah dari dari partai Arab Israel, Netanyahu bisa menang," ucapnya.

Bagi kuasa lagi

Opsi yang kini dipertimbangkan adalah pemerintahan persatuan nasional (unity government). Skema yang mungkin muncul adalah Netanyahu menjabat perdana menteri dua tahun pertama, lalu Eisenkot masuk dan Netanyahu menjadi perdana menteri senior yang sifatnya seremonial. Tiga kementerian kunci, yaitu dalam negeri, luar negeri, dan pertahanan, bakal dibagi rata antara dua partai, dengan jabatan nomor satu dan nomor dua dari masing-masing kubu.

"Kemudian juga bisa kita sebutkan tiga kementerian teknis kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri dan kementerian pertahanan," jelasnya.

"Kalau bahasa teorinya itu old wine, new bottle gitu. Bottlenya mungkin baru tapi isinya anggur lama begitu. Jadi dalam kondisi seperti itu mungkin terjadi pembagian kekuasaan karena punya punya musuh bersama dan mereka selama ini sudah mulai nuduh kan" lanjutnya.

Iran jadi musuh bersama

Di sinilah isu Iran masuk, Teuku memperkirakan Netanyahu akan berkoordinasi dengan Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Situasi darurat itu, menurutnya, bisa menekan Eisenkot agar mau membentuk pemerintahan gabungan. Di sisi lain, langkah ini juga bisa mendongkrak kredibilitas Donald Trump yang berpotensi kalah dalam pemilu sela di AS.

"Dalam kondisi seperti itu mereka enggak akan mikir Palestina, Mereka akan berpikir bagaimana mempersatukan partai dalam pemerintahan dan juga mencari musuh bersama," ungkapnya.

Efek healing dari musuh bersama ini, kata Teuku, kemungkinan hanya sementara. Ia menilai koalisi bisa goyah lagi ketika Iran melakukan serangan balik. Kalimat para pemimpin Israel pun diperkirakan barengan, yaitu sama-sama mendukung Trump menyerang Iran, supaya situasi dalam negeri lebih tenang.

"Perselisihan sekarang hanya bisa diredam dengan musuh bersama, dan musuh bersama itu adalah Iran," ucapnya.

Rakyat udah capek

Bagaimana dengan rakyat Israel? Teuku menyebut warga sudah lelah dengan perang dan pemilu berulang, dan juga takut pada serangan balik Iran yang rudalnya dinilai sangat akurat. Selama kebutuhan dasar, rasa aman, dan dukungan dana dari AS terpenuhi, rakyat cenderung memilih menunggu para elite menyelesaikan urusannya.

"Pemimpin kamilah yang sedang yang sedang berebut, kami sudah sudah lelah, sudah lelah perang dan juga sudah lelah pemilu kemarin dan sekarang ini biarlah mereka membentuk suatu pemerintahan," ujarnya menggambarkan sikap rakyat Israel.

Sementara itu, kelompok ultra-ortodoks Haredi, yang menurut Teuku sekitar 13% populasi, tetap lantang. Mereka menolak wajib militer karena dianggap tidak sejalan dengan Taurat, sehingga posisi tawarnya jadi penting di tengah koalisi yang rapuh.

"Memang Haredi ini suaranya keras, Dia mengatakan saya menolak wajib militer karena wajib militer itu tidak tidak sejalan dengan Taurat gitu ya," jelasnya.

Soal arah kebijakan, Teuku tidak melihat perubahan berarti. Siapa pun yang memimpin, menurutnya, hanya strateginya yang berbeda. Ia menilai Israel tidak akan menerima solusi dua negara, sementara gagasan Israel Raya terus dijalankan. Ia juga menyebut kemungkinan Israel sekadar melontarkan wacana two state solution untuk menenangkan dunia, tanpa praktik nyata.

"Saya pikir siapapun yang memimpin Israel ya, itu yang berbeda itu hanya strateginya, tapi kebijakan umumnya sama,"ucapnya

"Pertama tidak ada two state solution itu yang pertama dan yang kedua adalah proyek Israel Raya itu harus terbangun sehingga dengan demikian wilayah dengan demikian wilayah Israel akan terus meluas" sambungnya.

Menurut Teuku, harapan kemerdekaan Palestina pun tipis. Ia merujuk Konvensi Montevideo 1933 tentang syarat negara, wilayah jelas, penduduk tetap,pemerintahan yang berdaulat, dan hubungan luar negeri. Ia menilai keempatnya sulit dipenuhi Palestina saat ini. Ia juga memperingatkan bahwa rencana serangan ke Iran punya risiko global, yaitu krisis energi dan pangan, yang menurutnya tidak jadi pertimbangan para pemimpin yang sedang mengejar momentum.

"Risikonya krisis energi dan krisis pangan dunia, dan mereka enggak mikirin soal itu," ujarnya. (naD/aNs)

Gen Z Takeaway

Intinya, para elite Israel lagi rebutan kursi dan nggak ada yang cukup suaranya buat berkuasa sendiri. Jadi, kata pengamat, mereka bisa aja cari “musuh bareng” kayak Iran supaya mau kerja sama, mirip kayak dua geng yang tiba-tiba akur gara-gara punya lawan yang sama. Masalahnya, efek akurnya cuma sementara, sementara dampaknya bisa nyampe ke kita lewat harga energi dan pangan yang naik. Sementara itu, rakyat Israel sendiri udah capek perang dan pemilu, dan kebijakan soal Palestina kemungkinan besar tetap sama siapa pun pemimpinnya.