Pemerintah Hormati Aspirasi Mahasiswa, Tegaskan Komitmen Atasi Isu Lingkungan hingga Pendidikan
astakom.com, Jakarta — Pemerintah menghormati aspirasi mahasiswa yang disampaikan melalui aksi demonstrasi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi.
Kritik dan pengawasan publik dinilai penting untuk mengevaluasi kebijakan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengatakan aspirasi masyarakat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas kebijakan dan pelayanan publik.
"Pemerintah menghormati dan menghargai penyampaian aspirasi oleh mahasiswa, termasuk melalui aksi demonstrasi, sebagai bagian dari upaya merawat demokrasi," ujar Syahganda dalam keterangan yang diterima, Rabu (28/10/2026).
Lingkungan hingga reformasi hukum jadi perhatian
Syahganda mengatakan pemerintah memahami berbagai isu yang disuarakan mahasiswa dalam demonstrasi di Jakarta pada Rabu (28/10). Isu tersebut meliputi lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum, tata kelola pemerintahan, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut telah masuk dalam prioritas pemerintah dan ditindaklanjuti melalui kebijakan serta langkah konkret.
Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), misalnya, pemerintah mengerahkan 72.303 personel gabungan di enam provinsi. Upaya ini didukung pemadaman darat dan udara, patroli, serta modifikasi cuaca.
Pemerintah juga berupaya melindungi masyarakat terdampak, memperkuat pencegahan, dan menegakkan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab.
Hingga 25 Oktober 2026, tercatat 287 laporan polisi terkait perorangan dengan 244 tersangka. Sementara itu, terdapat 104 laporan polisi terkait korporasi dengan 14 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui langkah operasional di lapangan sekaligus penindakan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab," imbuh Syahganda.
Pertumbuhan ekonomi didorong lebih merata
Di sektor ekonomi, pemerintah berupaya menjaga stabilitas, memperluas lapangan kerja, dan mendorong pemerataan pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mencapai 5,45 persen secara tahunan pada semester I 2026. Sementara itu, realisasi investasi selama Januari–September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun dan menyerap 2,19 juta tenaga kerja langsung.
"Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan daya beli, kualitas lapangan kerja, dan pemerataan kesempatan agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat," tambahnya.
Anggaran pendidikan naik, digitalisasi terus diperluas
Dalam bidang pendidikan, pemerintah meningkatkan anggaran dari Rp757,82 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi Rp824 triliun dalam APBN 2027.
Anggaran tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, merevitalisasi sekolah, mempercepat digitalisasi, serta meningkatkan kesejahteraan guru.
Sepanjang 2025–2026, lebih dari 55.451 sekolah telah direvitalisasi. Pemerintah menargetkan lebih dari 71.000 sekolah mendapatkan revitalisasi hingga akhir 2026.
Program digitalisasi pendidikan juga telah menjangkau 368.310 satuan pendidikan dengan lebih dari 51 juta siswa sebagai penerima manfaat.
Untuk mendukung pembelajaran digital, pemerintah menyalurkan 288.865 unit perangkat digital beserta perangkat pendukungnya, termasuk laptop dan perangkat penyimpanan data, pada 2025.
Pada 2026, sebanyak 72.258 unit perangkat digital telah disalurkan dari target 742.536 unit. Selain itu, 126.097 sekolah telah menerima pendampingan teknis untuk memanfaatkan perangkat tersebut.
"Pemerintah juga menyediakan akses listrik bagi 2.389 sekolah dan internet bagi 8.152 sekolah yang belum terhubung, agar pemanfaatan teknologi pembelajaran semakin merata," jelas Syahganda.
Penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal
Dalam reformasi hukum, Syahganda menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tanpa pandang bulu. Upaya tersebut dilakukan melalui penegakan hukum, pencegahan kebocoran anggaran, dan penyelamatan kekayaan negara.
Berdasarkan keterangan resmi pemerintah pada 6 Oktober 2026, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyelamatkan keuangan negara hingga Rp52 triliun secara kumulatif. Satgas tersebut juga menertibkan lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Pada 22 Oktober 2026, Satgas PKH juga menertibkan dan menutup aktivitas pertambangan emas ilegal PT Kristalin Eka Lestari di Nabire, Papua Tengah, yang mencakup area seluas 275,36 hektare. Pemerintah turut mencabut izin usaha pertambangan perusahaan tersebut untuk wilayah seluas 3.500 hektare.
"Langkah ini merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal sekaligus upaya melindungi kawasan hutan dan memastikan pengelolaan sumber daya alam sesuai ketentuan," kata dia.
Pemerintah tegaskan komitmen terhadap HAM dan demokrasi
Di bidang HAM dan demokrasi, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghormati hak konstitusional warga negara, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat secara damai.
Penghormatan terhadap HAM juga diwujudkan melalui pengakuan atas perjuangan masyarakat dalam sejarah bangsa. Salah satunya melalui peresmian Museum Ibu Marsinah pada 16 Mei 2026 sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan hak-hak pekerja.
Syahganda menambahkan, Presiden Prabowo terus membuka ruang dialog dengan akademisi, pakar, dan berbagai elemen masyarakat untuk mendengarkan pandangan serta masukan mengenai kebijakan pemerintah.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui forum "Presiden Menjawab" yang berlangsung selama lebih dari 12 jam.
"Pemerintah memandang bahwa demokrasi perlu terus dijaga melalui keterbukaan terhadap kritik, penghormatan terhadap perbedaan pandangan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sesuai dengan konstitusi," jelas Syahganda.
Aspirasi mahasiswa jadi bahan evaluasi
Syahganda menegaskan berbagai capaian pemerintah bukan berarti seluruh persoalan telah selesai. Menurutnya, masih ada tantangan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan, evaluasi, dan perbaikan.
Karena itu, aspirasi mahasiswa menjadi masukan penting agar kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja, membuka ruang dialog, serta memastikan bahwa pembangunan, penegakan hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat," tutup Syahganda. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Pemerintah menghormati aksi demonstrasi mahasiswa sebagai bagian dari demokrasi dan menjadikan aspirasinya sebagai bahan evaluasi. Bakom RI menegaskan komitmen pemerintah menangani isu lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum, serta perlindungan HAM melalui berbagai kebijakan dan langkah konkret, sembari membuka ruang dialog untuk memastikan pembangunan berpihak pada kepentingan rakyat.
