Tak Punya SLHS, BGN Tegas Kembali Suspend 1.276 SPPG dan Usulkan Penutupan Ratusan Lainnya
astakom.com, Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) kembali ambil tindakan tegas demi menjaga kualitas dan keamanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan informasi resmi dari laman resmi BGN dikutip Kamis (17/9/2026), BGN resmi menghentikan sementara operasional 1.276 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Langkah drastis ini diambil setelah Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN melakukan pantauan ketat terhadap kebersihan dan standar sanitasi tiap unit dapur.
Sebaran SPPG yang kena suspend
Dari total 1.276 SPPG yang kena semprit, rincian statusnya begini: 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran SLHS, 447 SPPG sudah mendaftar tapi ternyata tidak memenuhi syarat, dan 8 SPPG sisanya belum terkonfirmasi statusnya.
Secara pemetaan wilayah, penutupan sementara ini tersebar di:
- Wilayah I (Sumatera): 239 SPPG
- Wilayah II (Jawa): 927 SPPG
- Wilayah III (Luar Jawa & Sumatera): 110 SPPG
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menegaskan kalau keselamatan para siswa sebagai penerima manfaat adalah hal yang tak bisa dinegosiasi. Makanya, dapur yang melanggar soal kebersihan langsung suspend.
“Kesehatan dan keselamatan penerima manfaat adalah prioritas utama. Kami tidak akan berkompromi terhadap standar kebersihan dan sanitasi. SLHS bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi bagian penting untuk memastikan proses penyediaan makanan memenuhi standar higiene dan sanitasi,” tegas Ketut.
654 dapur diusulkan tutup permanen
Ketegasan BGN beneran nggak main-main. Ketut membeberkan bahwa pihak Tauwas BGN sudah mengusulkan ke pimpinan BGN untuk menutup permanen 654 SPPG kategori kritis dalam waktu 7 hari ke depan kalau mereka tetap nggak bisa memenuhi standar.
Rinciannya, 447 SPPG sudah daftar tapi tidak memenuhi syarat, 199 SPPG bahkan belum daftar SLHS sama sekali, dan 8 SPPG belum ada konfirmasi.
Nggak cuma sekadar suspend, BGN bakal langsung sidak ke lapangan buat memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dijalankan tanpa celah.
“Kami juga akan melakukan pengecekan langsung (on the spot) mengenai kelayakan dan standar dapur SPPG di seluruh Indonesia. Inspeksi ini bertujuan murni untuk memastikan kelayakan, kebersihan, serta penerapan SOP dilaksanakan dengan benar tanpa toleransi kesalahan,” ujar Ketut.
Layanan gizi tetap jalan
Biarpun banyak dapur yang kena hold, BGN menjamin pasokan gizi buat masyarakat nggak bakal terganggu. BGN sudah menyiapkan backup plan dengan mengalihkan sementara distribusi makanan ke SPPG terdekat yang sudah tersertifikasi SLHS dan punya kapasitas memadai.
Ketut menekankan kalau sanksi suspend ini sebenarnya bentuk pembinaan. Kalau unit tersebut sudah bebenah dan mengantongi SLHS, status pembekuannya bakal dicabut.
“Penghentian sementara ini merupakan bagian dari proses mitigasi risiko dan pembinaan. Kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta Dinas Kesehatan setempat untuk memfasilitasi pemenuhan standar bagi SPPG yang masih memiliki itikad untuk beroperasi sesuai ketentuan. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, operasional dapat dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku,” tandas Ketut. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
BGN memperketat pengawasan MBG dengan menghentikan sementara 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan SLHS. Langkah ini menegaskan bahwa higiene dan sanitasi bukan sekadar formalitas. Bahkan, 654 SPPG kategori kritis diusulkan ditutup permanen jika dalam tujuh hari tidak memenuhi standar. Meski begitu, layanan gizi tetap berjalan dengan mengalihkan distribusi ke SPPG terdekat yang sudah tersertifikasi.
