Presiden Prabowo Ungkap Masalah SDM Jadi Alasan Pemerintah Bentuk Universitas Republik Indonesia
astakom.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih adanya masalah kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kerja yang belum sinkron di sejumlah institusi pemerintahan. Persoalan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah membentuk Universitas Republik Indonesia (URI).
Lewat URI, pemerintah ingin menyiapkan calon pemimpin dan administrator negara dengan proses rekrutmen, pendidikan, pembinaan, serta evaluasi yang lebih mengutamakan kemampuan dan sistem merit.
Presiden Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam program Presiden Prabowo Menjawab, pada Rabu (16/9/2026).
Benahi kualitas aparatur
Presiden Prabowo menilai pembenahan pemerintahan bukan cuma soal mengubah struktur lembaga. Kualitas orang yang menjalankan tugas di dalamnya juga perlu diperkuat, mulai dari rekrutmen sampai evaluasi dan pembinaan.
“Kita harus memperbaiki semua institusi kita. Kalau ada ketidaksinkronan antara lembaga dan ada gap yang Anda katakan, ya itu tantangan kita. Itu harus kita perbaiki,” kata Presiden Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, Rabu (16/09/2026).
Menurut Presiden Prabowo, pembentukan URI menjadi salah satu langkah untuk membenahi proses tersebut.
“Langkah apa untuk memperbaiki rekrutmen, evaluasi, pembinaan, persiapan, itu yang kita lakukan. Makanya, antara lain saya bentuk Universitas Republik Indonesia,” ujarnya.
URI nantinya akan memiliki sejumlah lembaga yang berkaitan dengan kepemimpinan dan administrasi pemerintahan. Salah satunya adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN).
“URI ini nanti akan punya lembaga-lembaga, antara lain LAN. Lembaga Administrasi Negara ini mau kita revamp di bawah URI,” ungkapnya.
LAN akan diperbarui
Presiden Prabowo mengatakan LAN sejak awal memiliki tujuan menyiapkan administrator negara. Namun, menurutnya, fungsi tersebut kemudian cenderung bergeser menjadi formalitas dalam perjalanan karier birokrasi.
“Dulu Bung Karno (Presiden pertama RI Soekarno) juga sudah mau mengacu ke situ, jadi dibentuklah LAN. Tapi lama-lama LAN pun juga jadi formalitas. Itu hanya untuk karier. Nah, ini saya mau perbaiki dan ini sudah kita lakukan,” tegasnya.
Dalam konsep URI, Presiden Prabowo juga merujuk pada model pendidikan administrator publik di Prancis melalui École Nationale d’Administration (ENA). Ia menekankan seleksi berbasis kemampuan dan sistem merit.
Pemerintah akan menjaring lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi untuk kemudian dipersiapkan mengisi kebutuhan kepemimpinan dan administrasi pemerintahan.
“Kita testing yang terbaik dari setiap lulusan semua universitas. Tiap tahun, IQ yang tertinggi itu yang kita kumpulkan dan ini yang akan kita siapkan di situ, jadi ini salah satu upaya kita,” kata Presiden Prabowo.
Ada rencana akademi pejabat
URI juga berpotensi menjadi tempat pendidikan khusus bagi calon pejabat pemerintahan. Presiden Prabowo menyampaikan wacana akademi untuk gubernur, bupati, hingga direktur jenderal.
Pembekalan tersebut dirancang sebelum seseorang masuk ke jabatan strategis pemerintahan.
“Akademi Gubernur, Akademi Bupati, dan sebagainya mungkin di bawah URI juga. Dan juga mungkin Akademi Dirjen. Sebelum dia masuk jabatan harus digembleng,” ujarnya.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pejabat pemerintahan harus tetap bisa dievaluasi dan bekerja sesuai aturan serta kebijakan pemerintah.
“Kita harus berani, dalam arti jangan ada birokrat yang untouchable. Kemarin-kemarin ada, entah dia sinkron sama menteri, penguasa, dan sebagainya, ada dirjen yang tidak bisa disentuh,” kata Presiden rabowo.
Fenomena Deep State
Presiden Prabowo turut menyoroti sebagian birokrat yang sudah puluhan tahun bekerja di kementerian dan memahami seluk-beluk internal lembaganya. Menurutnya, kondisi tersebut bisa menjadi masalah ketika tidak sejalan dengan pimpinan dan kebijakan pemerintah.
Presiden Prabowo menyebut birokrasi yang tidak mau diatur sebagai bentuk “deep state” dan menggambarkan pejabat yang dimaksud sebagai “raja kecil” di dalam institusinya.
“Nah, itu dirjen-dirjen yang kita sebut xdeep state. Jadi, birokrasi yang tidak mau diatur, raja kecil, raja kecil,” katanya.
Presiden kemudian membandingkan masa jabatan pemimpin politik dengan masa kerja birokrat. Pemimpin politik memiliki batas masa jabatan, sementara birokrat bisa bekerja puluhan tahun di kementerian yang sama.
“Pemimpin politik maksimal lima tahun. Kalau PNS, birokrat ini, dia bisa 20 tahun di kementerian itu dan dia mengerti seluk-beluknya,” ucap Presiden Prabowo.
Menurut Presiden Prabowo, pengalaman panjang tersebut bisa menjadi kekuatan institusi. Namun, persoalan muncul ketika koordinasi dan akuntabilitas tidak berjalan selaras.
Presiden Prabowo menegaskan kondisi itu tidak berlaku kepada seluruh aparatur negara. Ia merujuk pada pengalaman adanya ketidaksinkronan kerja antara kementerian dan lembaga.
“Ini tidak semua, tapi pengalaman saya, benar yang Anda katakan, tidak sinkron antara kementerian dan lembaga karena dia merasa dirinya, ya, raja atau apa. Itu benar,” ujar Presiden. (aLf/RaM)
Gen Z Takeaway
Gagasan URI pada dasarnya diarahkan untuk menyiapkan calon pemimpin dan administrator negara lewat rekrutmen, pendidikan, pembinaan, dan evaluasi. Selain pembaruan LAN, Presiden Prabowo juga menyampaikan wacana pendidikan khusus bagi calon pejabat sebelum menduduki jabatan tertentu.
