Presiden Prabowo Tekankan Penambahan Kekuatan TNI demi Jaga Kedaulatan Negara
astakom.com, Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa langkah penambahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangat diperlukan guna memastikan sistem pertahanan dan keamanan nasional dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Menurutnya, bentang wilayah yang amat luas serta jumlah penduduk yang besar menuntut penguatan unsur pertahanan secara merata demi menjaga kedaulatan negara. Terlebih lagi, Indonesia memiliki 514 kabupaten dengan cakupan wilayah yang relatif luas.
“Negara kita ini besar sekali. Kita punya 514 kabupaten, dan kabupaten itu besar. Bukan kabupaten yang kecil-kecil, kabupaten itu besar,” ujarnya dalam Program Presiden Prabowo Menjawab, Rabu (16/09/2026).
Tantangan pengawasan wilayah
Presiden Prabowo menyoroti efektivitas pengamanan wilayah apabila jumlah batalion yang tersedia jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah kabupaten yang ada.
Dengan andaian satu batalion ditempatkan di setiap kabupaten, masih terdapat lebih dari 360 kabupaten yang belum memiliki kehadiran satuan TNI.
Keterbatasan kehadiran aparat di berbagai kawasan ini berimplikasi langsung pada lemahnya pengawasan terhadap kekayaan alam nasional.
“Padahal di situ ada kekayaan kita. Karena itulah, selama sekian puluh tahun, terjadilah illegal logging, illegal mining, kebun-kebun liar,” ungkapnya.
Presiden memaparkan contoh keberadaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan lindung yang dapat beroperasi hingga bertahun-tahun tanpa adanya tindakan hukum yang tegas.
Perbandingan alokasi anggaran pertahanan di tingkat regional
Di samping persoalan pengawasan, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa alokasi anggaran pertahanan Indonesia saat ini masih berada di bawah 2 persen dari produk domestik bruto (PDB), meskipun pemerintah telah berupaya melakukan peningkatan.
“Anggaran kita termasuk paling kecil di ASEAN. Walaupun kita sudah menaikkan seperti itu, tidak sampai 2 persen dari GDP kita,” tegasnya.
Ia mencatat bahwa belanja pertahanan Indonesia selama beberapa dekade terakhir cenderung tertahan di kisaran 0,9 persen PDB. Sebagai perbandingan, negara tetangga seperti Singapura mengalokasikan anggaran pertahanan melebihi 3 persen dari PDB mereka.
Presiden menegaskan bahwa seluruh kebijakan penguatan ini berfokus pada pembangunan sistem pertahanan dan keamanan negara yang lebih andal dan terintegrasi.
“Jadi, kalau menurut saya, sistem kita, sistem hankam yang merata, membutuhkan kehadiran unsur-unsur pertahanan yang cukup kuat,” pungkasnya. (aLf/RaM)
Gen Z Takeaway
Presiden Prabowo menilai penguatan TNI diperlukan agar pertahanan dan keamanan bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang luas. Dengan 514 kabupaten, keterbatasan jumlah batalion dinilai membuat pengawasan wilayah dan kekayaan alam belum optimal. Ia juga menyoroti anggaran pertahanan yang masih di bawah 2 persen PDB, sehingga penguatan sistem hankam dinilai perlu dilakukan secara lebih merata dan terintegrasi.
