Presiden Prabowo Instruksikan Kapolri ‘All Out’ Usut Unsur Pidana Pelaku Karhutla

astakom.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk mengerahkan seluruh jajaran kepolisian secara optimal (all out).

Kepolisian diminta memeriksa serta mendalami dugaan unsur pidana yang melibatkan perusahaan-perusahaan pembakar hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Langkah ini diambil karena Presiden menilai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha tidak lagi cukup untuk memberikan efek jera.

Instruksi tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai penanggulangan karhutla yang digelar secara hybrid di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Rabu (16/09/2026).

"Kapolri saya minta all out. Saya minta kerahkan instansi yang di bawah kalian, selidiki sedalam-dalamnya dan kita tindak. Kita tidak bisa lagi toleransi soal ini," kata Prabowo sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis (17/9/2026).

"Saya minta tidak usah lagi ada macam-macam, kalau memang sudah jelas bahwa dia bertanggung jawab, kita harus cabut semua izinnya, dan bila perlu, setelah dicabut, tetap kita selidiki unsur pidananya. Tidak ada ampun mulai sekarang," ujar Presiden.

Jalur hukum pidana akan diselidiki

Selain itu, Presiden menegaskan bahwa hasil verifikasi di lapangan akan langsung ditindaklanjuti dengan sanksi paling berat. Perusahaan yang kedapatan main api—terutama pemain lama yang pernah kena sanksi tapi masih nekat—bakal langsung disikat habis.

“Jadi semua tadi yang dinilai oleh Kapolri, diverifikasi yang melanggar, kita akan bertindak dengan keras. Apalagi yang sudah diberi sanksi tahun-tahun yang dulu, kalau sekarang masih dia melanggar, berarti tidak ada jalan lain, kita harus cabut semua izin-izinnya,” tegas Kepala Negara, dilansir laman resmi Presiden RI.

Tak berhenti di pencabutan izin usaha, Presiden Prabowo memastikan jalur hukum pidana bakal tetap berjalan.

“Dan akan kita lakukan dalam waktu dekat, saya minta tidak usah lagi ada macam-macam kalau memang sudah jelas bahwa dia bertanggung jawab, kita harus cabut semua izinnya. Dan bila perlu setelah dicabut, tetap kita selidiki unsur pidananya. Tidak ada ampun mulai sekarang,” lanjutnya.

Peningkatan kesiapsiagaan hadapi Karhutla

Selain memberikan arahan khusus kepada Kapolri, Presiden mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk menjaga kesiapsiagaan penuh dalam menghadapi potensi rawan karhutla selama beberapa pekan mendatang.

"Kita harus punya stamina, ketahanan. Tadi sudah dilaporkan satu setengah bulan ke depan masih cukup rawan, tetapi kita sekarang akan mencari langkah-langkah solusi menyeluruh," kata Presiden Prabowo.

Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, baik secara langsung maupun melalui konferensi video. Di antara pejabat yang hadir yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (aLf/aNs)

Gen Z Takeaway

Presiden Prabowo meminta Polri all out mengusut dugaan pidana perusahaan yang terlibat karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Pencabutan izin usaha tak lagi dianggap cukup, sehingga perusahaan yang terbukti bertanggung jawab dapat menghadapi sanksi administratif sekaligus penyelidikan pidana. Di tengah potensi karhutla yang masih rawan dalam beberapa pekan ke depan, pemerintah juga diminta memperkuat kesiapsiagaan dan mencari solusi penanganan yang lebih menyeluruh.