KTT BRICS 2026: Indonesia Gaspol Dorong Reformasi Sistem Global & Pangan!
astakom.com, Jakarta – Indonesia makin vokal di panggung politik dan ekonomi dunia. Momen ini terlihat jelas saat Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu, 12 September 2026.
Turut mendampingi Presiden Prabowo, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta jajaran menteri lainnya. Indonesia membawa misi penting: memperkuat ketahanan global dan merombak tata kelola dunia agar lebih adil bagi negara berkembang.
Di bawah Keketuaan India yang mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability,” berikut poin-poin krusial yang dibahas dalam KTT tersebut.
Kekuatan kolektif BRICS: Menguasai pasar dan energi dunia
Pada sesi khusus bertajuk “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism”, Presiden Prabowo menekankan pentingnya membangun ketahanan secara bertahap—mulai dari level nasional, regional, hingga menjadi ketahanan kolektif di tingkat internasional.
Menurutnya, BRICS punya posisi tawar yang sangat krusial dalam peta ekonomi global saat ini.
“BRICS mewakili setengah umat manusia dan bagian yang besar dari perekonomian dan perdagangan global. BRICS menyatukan pasar-pasar terbesar dan para produsen energi utama di dunia. Hal ini menciptakan kekuatan kolektif yang sangat besar,” tegas Presiden Prabowo, dikutip dari rilis Kemenko Perekonomian, Minggu (13/09/2026).
Belajar dari ASEAN dan desakan reformasi lembaga dunia
Sebagai bukti nyata, Presiden Prabowo menyoroti keberhasilan ASEAN sebagai role model. Di tengah sengitnya persaingan geopolitik, ASEAN terbukti mampu menjaga kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi melalui dialog yang solid.
Tak hanya itu, Indonesia juga mendesak adanya pembenahan mendasar pada berbagai organisasi internasional utama, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Trade Organization (WTO), serta International Financial Institutions (IFIs), agar suara negara berkembang tidak lagi dipinggirkan.
Menghadapi fragmentasi ekonomi & pembayaran mata uang lokal
Di tengah ketidakpastian rantai pasok dan dinamika perdagangan dunia, Indonesia konsisten mendorong sistem perdagangan internasional yang transparan, terbuka, dan berbasis aturan (rules-based).
Menko Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya posisi Indonesia sebagai pembuat arah kebijakan, bukan sekadar penonton.
“Apabila kita tidak menjadi part dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita. Karena itu, Indonesia perlu terus mengambil peran aktif dalam membentuk tata kelola global yang lebih inklusif, representative dan berkeadilan,” ujar Menko Airlangga.
Selain isu tata kelola, agenda BRICS 2026 ini juga menggodok langkah-langkah strategis lain:
- Keuangan & Perdagangan: Pengembangan transaksi mata uang lokal (Local Currency Settlement / LCS) dan penguatan rantai pasok global.
- Sektor Strategis: Ketahanan pangan, krisis energi, inovasi digital, serta mitigasi perubahan iklim.
Agenda selanjutnya di KTT BRICS 2026
Rangkaian KTT BRICS 2026 bakal berlanjut ke hari kedua dengan fokus pada sesi “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth”, yang melibatkan seluruh negara anggota beserta negara mitra BRICS.
Dalam kunjungan kerja ini, Presiden Prabowo didampingi oleh Menlu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Diktisaintek, serta Sekretaris Kabinet. Sementara Menko Airlangga didampingi oleh Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso. (aNs)
Gen Z Takeaway
Presiden Prabowo bareng jajaran menteri fix bikin Indonesia makin standout di KTT BRICS 2026 India dengan menegaskan kalau negara berkembang wajib ikut shape the rules tata kelola global, bukan cuma jadi followers. Menghadapi krisis ekonomi dan dinamika rantai pasok dunia, Indonesia memanfaatkan momentum ini buat gaspol dorong reformasi lembaga multilateral kayak PBB dan WTO, sekaligus memperkuat ketahanan pangan, energi, sampai transaksi mata uang lokal (Local Currency Settlement) demi mewujudkan sistem perdagangan dunia yang lebih adil dan inclusive!
