Kemenhut Perkuat Cegah Karhutla di Sultra Saat Memasuki Puncak Kemarau

astakom.com, Jakarta – Puncak musim kemarau di Sulawesi Tenggara (Sultra) berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2026. Kondisi ini membuat kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu terus diperkuat.

Melansir dari laman resmi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pada Kamis (03/09/2026), Kemenhut bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kini memperkuat langkah pencegahan, mulai dari deteksi dini, koordinasi antarpihak, hingga mobilisasi sumber daya di tingkat tapak.

Penguatan tersebut dibahas dalam audiensi Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kemenhut Indra Exploitasia Semiawan dengan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka di Kendari, Rabu (02/09/2026).

Karhutla capai ribuan hektare

Data Kemenhut mencatat luas karhutla di Sulawesi Tenggara hingga Juli 2026 mencapai sekitar 2.735,48 hektare. Hingga 31 Agustus 2026, penanganan karhutla juga telah dilakukan melalui 29 operasi dengan total luasan penanganan sekitar 2.904,996 hektare.

Menghadapi kondisi tersebut, pengendalian karhutla di Sultra diarahkan untuk semakin memperkuat pencegahan, deteksi dini, koordinasi, serta kesiapan sumber daya hingga tingkat tapak.

Langkah ini juga didukung sejumlah modal kelembagaan yang telah dimiliki Sultra, seperti Perda Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), patroli pencegahan, edukasi generasi muda, serta apel dan simulasi kesiapsiagaan karhutla.

Perkuat deteksi dan patroli

Sebagai tindak lanjut audiensi, Kemenhut bersama Pemprov Sultra akan memperkuat Posko Siaga Dalkarhut dan mendorong pembentukan Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan tingkat provinsi. Pemantauan hotspot, ground check, serta patroli pencegahan juga akan diperkuat.

Perhatian khusus diarahkan pada pemetaan dan pengawasan wilayah gambut, termasuk di Kolaka Timur. Selain itu, edukasi mengenai pencegahan karhutla kepada masyarakat dan sekolah akan ditingkatkan.

Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menegaskan pentingnya pencegahan sebelum kebakaran berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah agar kebakaran tidak terjadi. Pemerintah daerah siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh stakeholder untuk menjaga hutan dan melindungi masyarakat dari dampak karhutla,” ucap Gubernur Sulteng, Andi Sumangerukka.

Libatkan banyak pihak

Pencegahan di tingkat tapak akan diperkuat melalui peran jaringan penyuluh kehutanan, Masyarakat Peduli Api (MPA), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), UPT Kemenhut, pemegang PBPH/PPKH, serta kelompok Perhutanan Sosial.

Pemegang izin juga didorong memperkuat Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan sesuai kewajibannya. Kemenhut menekankan kolaborasi UPT dan berbagai pihak sebagai bagian penting dalam memperkuat pengendalian karhutla di Sulawesi Tenggara.

Kepala BP2SDM Kemenhut Indra Exploitasia Semiawan menekankan bahwa pengendalian karhutla membutuhkan kerja bersama, terutama dengan memperkuat kapasitas masyarakat dan sumber daya manusia di tingkat tapak.

“Karhutla tidak dapat ditangani oleh satu institusi. Pencegahan harus menjadi gerakan bersama dengan menggerakkan UPT, pemerintah daerah, penyuluh kehutanan, Masyarakat Peduli Api, dunia usaha, serta masyarakat. Semakin kuat pencegahan di tingkat tapak, semakin besar peluang kita mencegah api meluas,” tegas Indra Exploitasia. (deA/aNs)

Gen Z takeaway

Karhutla nggak cukup ditangani saat api sudah muncul. Di tengah puncak kemarau, pencegahan dari tingkat tapak, pemantauan hotspot, patroli, dan kolaborasi banyak pihak jadi bagian penting agar api tidak meluas.