Hadapi Puncak Risiko Karhutla, Pemerintah Perkuat Penanganan Darurat
astakom.com, Jakarta – Pemerintah memperkuat barisan penanganan darurat untuk menghadapi puncak risiko Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang diprediksi berlangsung pada Agustus hingga September 2026.
Dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago di Jakarta, kemarin, pemerintah menegaskan fokus utama pemadaman akan bertumpu pada pasukan darat.
Langkah ini diambil mengingat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan sangat bergantung pada keberadaan awan hujan di atmosfer, yang diperkirakan minim hingga akhir Agustus.
"Operasi udara sifatnya membantu. Ketika tidak ada awan hujan, OMC tidak dapat dilakukan. Dalam kondisi seperti itu, operasi darat menjadi sangat penting, terutama untuk memastikan api di lahan gambut benar-benar padam," kata Kepala BNPB, Suharyanto, berdasarkan keterangan yang diterima astakom.com, dikonfirmasi Selasa (11/08/2026).
Butuh penyisiran manual
Ia menambahkan bahwa memadamkan lahan gambut memerlukan ketelitian ekstra yang tak bisa diselesaikan hanya dari udara.
"Water bombing merupakan dukungan terhadap operasi darat. Terutama di lahan gambut, setelah dilakukan pemboman air, pasukan darat tetap harus melakukan penyisiran dan pemadaman untuk memastikan api benar-benar padam," ujar Suharyanto.
Kalbar catat luasan kebakaran terbesar
Berdasarkan data BNPB per 9 Agustus 2026, total luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas (Riau, Sumsel, Jambi, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel) telah mencapai 48.889,69 hektare.
Kalimantan Barat mencatatkan area terbakar terluas yakni 28.680,47 hektare, diikuti Riau seluas 15.551,76 hektare.
Upaya yang ditempuh
Untuk menopang kerja tim lapangan, BNPB menyiagakan 35 armada udara dan berencana menambah 8 unit helikopter water bombing.
Selain itu, BNPB mendistribusikan bantuan sarana operasional ke daerah, seperti pompa jinjing, selang panjang, flexible tank, pembangunan sumur bor, hingga alokasi uang saku bagi personel darat.
Tekankan pentingnya penegakan hukum
Di samping pemadaman, pemerintah menekankan pentingnya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, termasuk rencana menertibkan regulasi daerah yang masih menyisakan celah izin pembukaan lahan dengan cara membakar.
"Kita belajar dari kejadian tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, jangan menunggu kebakaran meluas. Kesiapsiagaan harus diperkuat sejak sekarang melalui pencegahan, operasi darat, operasi udara, dan penegakan hukum," tutur Suharyanto. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Pemerintah mulai mempertebal strategi menghadapi puncak Karhutla Agustus–September 2026 dengan mengandalkan operasi darat, terutama untuk memastikan api di lahan gambut benar-benar padam. OMC dan water bombing tetap jadi support system, tapi pencegahan serta penegakan hukum juga krusial agar kebakaran tidak terus berulang dan meluas.
