APBN Mulai Cicil Utang KDKMP September 2026, Menkeu Optimistis Beri Dampak Ekonomi Nyata
astakom.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pastiin pemerintah bakal lunasi kewajiban utang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pembayaran angsuran tahap pertama dijadwalkan mulai dilakuin pada bulan depan, atau September 2026. Purbaya spill total pokok kredit yang ditanggung negara diperkirakan mencapai Rp240 triliun.
Secara rinci, angka itu sumbernya dari pinjaman modal awal buat sekitar 80.000 unit KDKMP, dengan masing-masing koperasi dapat plafon kredit sebanyak Rp3 miliar.
Tenor pinjaman enam tahun
Dia bilang kalau pembiayaan program Kopdes ini dirancang dengan tenor pinjaman selama enam tahun. Dengan skema itu, beban APBN dialokasikan sekitar Rp40 triliun per tahun buat lunasin pokok aja, di luar komponen bunganya.
“Iya kita bayar utangnya, itu kan Rp240 triliun kreditnya kira-kira setiap tahun di-stretch ke 6 tahun kan. Jadi setiap tahun itu (angsuran) pokoknya jatuh Rp40 triliunan, tambah bunga sedikit,” kata Purbaya, saat media briefing, dikutip astakom.com pada Sabtu (8/8/2026).
Optimis Kopdes kasih imbal hasil ekonomi yang real
Hal ini menegaskan kalau komitmen APBN nggak cuma mencakup pada bunga pinjaman, akan tetapi juga ngehandle angsuran pokok kredit usaha koperasi.
Menkeu Purbaya optimis kalau keberadaan KDKMP ini bakal ngasih imbal hasil ekonomi yang real di kawasan pedesaan lewat pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dan penyerahan aset kepada warga lokal.
"Nanti dari koperasi itu, keuntungannya, SHU (Sisa Hasil Usaha) ke warga desa. Terus aset-asetnya kalau enggak salah milik desa. Jadi tidak rugi-rugi banget sih desanya, dan masyarakatnya, kalau (koperasinya) maju, bisa makmur tuh," kata Purbaya.
Skema bayar cicilan ke bank
Terkait skema pembayaran cicilan kepada bank, Purbaya pastikan pemerintah bakal laksanakan kewajiban tepat waktu.
“Ini kan effort baru kan, enggak dalam satu hari selesai. Kita akan lihat seperti apa ke depan. Tapi yang jelas kita pastikan cicilan pertama pemerintah di bulan September tidak akan molor,” katanya.
Demi menjaga akuntabilitas pelaksanaan program, Kemenkeu berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bank-bank anggota Himbara, serta BPI Danantara.
Tertuang di PMK No.15 Tahun 2026
“Kita sedang kerja sama dengan BPKP, Danantara bank sendiri dan tim dari sini untuk pastikan itu bisa berjalan termasuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada,” kata Menkeu.
Fyi, kerangka pembiayaan program ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil Atau Dana Desa Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan KDKMP.
Gen Z Takeaway
Pemerintah bakal take over kewajiban kredit KDKMP sekitar Rp240 triliun lewat APBN, dengan cicilan pertama mulai September 2026. Pokok utangnya diproyeksikan sekitar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun, plus bunga. Pemerintah optimistis KDKMP bisa menghasilkan SHU dan aset yang kembali memberi economic impact buat warga desa.
