Presiden Prabowo Persiapkan Skema Pembiayaan Pendidikan Gratis dari TK hingga Perguruan Tinggi

Reporter Selvi Anggriani

astakom.com, Jakarta — Pemerintah mulai mematangkan rencana perluasan akses pendidikan gratis di berbagai jenjang. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menyediakan layanan pendidikan gratis, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), pendidikan dasar dan menengah, hingga perguruan tinggi negeri (PTN).

Pembahasan mengenai skema tersebut menjadi bagian dari rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (23/09/2026). Pemerintah turut membahas sejumlah dukungan pembiayaan pendidikan yang sudah berjalan, termasuk optimalisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Sementara untuk jenjang perguruan tinggi, pemerintah mulai menghitung sejumlah komponen pendapatan PTN sebagai bagian dari kajian skema pendidikan gratis. Perhitungan tersebut mencakup pendapatan dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), jalur mandiri, serta sumber pendapatan lainnya.

Skema gratis mulai dari TK

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan Presiden Prabowo memberikan penekanan khusus terhadap penyediaan layanan pendidikan gratis, terutama bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

“Pak Presiden memberikan penekanan terhadap komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah. Ini juga dimulai dari taman kanak-kanak. Sehingga, itu yang perlu kami tekankan,” jelas Abdul Mu’ti dalam konferensi pers setelah rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (23/09/2026).

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas penguatan skema pendidikan gratis dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana BOS dan PIP.

Pesantren punya direktorat baru

Selain membahas pendidikan gratis, rapat terbatas turut menyinggung penguatan pembinaan pondok pesantren di lingkungan Kementerian Agama.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan Presiden Prabowo telah menerbitkan surat keputusan (SK) mengenai pembentukan satu direktorat baru di bawah Kementerian Agama yang secara khusus menaungi urusan pondok pesantren, yakni Direktorat Jenderal Pesantren.

Nasaruddin berharap keberadaan direktorat tersebut dapat memberikan dukungan dan dampak positif bagi pondok pesantren ke depan.

“Selanjutnya, insyaallah diharapkan ke depan pondok pesantren mendapatkan hal-hal positif baru dibandingkan dengan sebelumnya,” ucapnya.

Skema PTN mulai dikaji

Di jenjang pendidikan tinggi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti) Brian Yulianto mengatakan pemerintah juga menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo mengenai pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri.

“Sesuai arahan Bapak Presiden yang sudah disampaikan, yaitu untuk menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi negeri,” ujar Brian.

Pemerintah kini mulai melakukan sejumlah perhitungan untuk melihat bagaimana skema pendidikan gratis di PTN dapat dikaji. Analisis tersebut mencakup pendapatan UKT yang berjalan, penerimaan dari jalur mandiri, hingga sumber pendapatan lainnya.

“Tadi beberapa hitungan sudah kita lakukan. Beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa pendapatan pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya,” katanya. (Sea/deA/aNs)

Gen Z Takeaway

Rencana pendidikan gratis kini dibahas untuk beberapa jenjang, mulai dari TK hingga PTN. Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah menekankan komitmen penyediaan layanan gratis serta membahas optimalisasi BOS dan PIP. Sementara untuk PTN, pemerintah masih melakukan perhitungan dan analisis untuk mengkaji skema yang akan diterapkan.