Gandeng 10 Asosiasi Desa, Kemendes PDT Siap Kawal Program KDKMP
astakom.com, Jakarta — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Tidak sendirian, Kemendes PDT menggandeng 10 asosiasi desa di seluruh Indonesia untuk menyukseskan agenda strategis ini.
Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto saat menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (28/07/2026), dikutip dari laman Kemendes PDT.
Mendes Yandri menekankan bahwa keberhasilan KDKMP sangat bergantung pada keterlibatan aktif aparatur di tingkat tapak, mulai dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga perangkat desa.
"Bagaimanapun, sukses atau tidaknya koperasi desa ini membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat serta pemerintah desa setempat," tegas Yandri.
Guna memastikan pemahaman yang merata, Kemendes PDT bersama 10 asosiasi desa akan menggalakkan sosialisasi langsung ke akar rumput agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dari sumber resmi.
Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di 83 Ribu Desa
Dalam kesempatan yang sama, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut KDKMP sebagai program fundamental berkonsep besar yang akan membangun sekitar 83.000 koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Kehadiran KDKMP diproyeksikan menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi baru di perdesaan.
"Memang tantangannya tidak mudah, namun kita sudah mulai merumuskan langkah bersama. Insya Allah pada Oktober 2026, dampak KDKMP sudah bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat," jelas Zulhas.
Adapun Rakortas lintas kementerian tersebut berfokus menyelesaikan berbagai isu krusial demi mematangkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan KDKMP. (ACwan/aNs)
Gen Z Takeaway
83.000 Koperasi Desa Merah Putih siap dibangun buat jadi economic hub baru di pelosok Indonesia! Kemendes PDT bareng 10 asosiasi desa bakal terjun langsung mengawal dari tingkat Kades sampai warga desa. Menko Pangan Zulhas juga spill kalau payung hukumnya (Perpres) lagi digodok dan ditargetkan mulai berasa dampaknya pas Oktober 2026. Empowering villages for a stronger economy!
