Bansos Makin Presisi, Pemerintah Upgrade Sistem Data Lewat Perlinsos Digital
astakom.com, Jakarta - Masalah klasik dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) mulai coba dibenahi lewat cara yang lebih digital. Pemerintah kini mempercepat penyatuan data lintas instansi agar bantuan tidak lagi hanya mengandalkan pendataan manual, tetapi berbasis informasi yang lebih akurat dan terus diperbarui.
Melansir keterangan resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) pada Rabu, (29/07/2026), pemerintah tengah memperkuat implementasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital sebagai sistem yang menghubungkan berbagai data pemerintah untuk mendukung penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran.
Langkah tersebut ditinjau langsung oleh Badan Komunikasi Pemerintah bersama Kemkomdigi saat mengunjungi lokasi uji coba Portal Perlinsos Digital di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/07/2026). Dalam uji coba ini, pemerintah melihat proses verifikasi data penerima bantuan yang dilakukan melalui sistem terintegrasi.
Data bansos mulai terhubung
Selama ini, tantangan terbesar dalam penyaluran bansos adalah memastikan data penerima benar-benar sesuai kondisi terbaru. Ada masyarakat yang memenuhi syarat tetapi belum masuk daftar penerima, sementara sebagian lainnya masih tercatat meski kondisinya sudah berubah.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Portal Perlinsos Digital dikembangkan dengan konsep keterhubungan data antarinstansi. Sistem ini memungkinkan pemerintah melakukan pencocokan berbagai informasi, mulai dari data kependudukan, pekerjaan, kepemilikan aset hingga indikator pendukung lain sebelum menetapkan penerima bantuan.
Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital Kemkomdigi, Aris Kurniawan, mengatakan integrasi data menjadi kunci agar bantuan sosial bisa diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Tujuannya sederhana, yaitu memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Dengan data yang semakin terintegrasi, potensi salah sasaran bisa terus ditekan,” imbuh Aris.
Melalui dukungan Pusat Data Nasional (PDN) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), pertukaran data antarkementerian dan lembaga dapat dilakukan secara lebih aman. Pemerintah juga menyediakan mekanisme sanggah agar masyarakat tetap bisa memperbaiki apabila terdapat data yang belum sesuai.
Surabaya jadi lokasi uji coba
Pengembangan Perlinsos Digital saat ini masih dalam tahap uji coba di sejumlah wilayah. Berdasarkan keterangan Kemkomdigi, sistem tersebut telah diuji di 43 kabupaten/kota, dengan Surabaya mencatat capaian pendataan tertinggi hingga 99,82 persen.
Capaian itu menjadi salah satu indikator bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kualitas data nasional.
Selain mengejar akurasi bantuan, pemerintah juga menekankan aspek keamanan data. Setiap proses pertukaran informasi dilakukan dengan persetujuan masyarakat sesuai prinsip pelindungan data pribadi dan didukung teknologi enkripsi melalui layanan Cryptography as a Service milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Bukan cuma soal bansos
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menilai digitalisasi data tidak hanya berkaitan dengan distribusi bantuan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
“Yang sedang dibangun pemerintah bukan hanya sistem digital, tetapi kepercayaan publik. Ketika data semakin akurat, bantuan bisa lebih tepat sasaran, pelayanan menjadi lebih cepat, dan masyarakat memperoleh haknya dengan lebih adil,” ungkap Qodari.
Penguatan integrasi data ini juga sejalan dengan arah transformasi pemerintahan digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah terus mendorong agar berbagai layanan publik dapat saling terhubung sehingga masyarakat tidak perlu berulang kali memberikan data yang sama kepada banyak instansi.
Ke depan, Portal Perlinsos Digital diharapkan menjadi salah satu fondasi layanan publik digital yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (deA/aNs)
Gen Z Takeaway
Pemerintah lagi mencoba “upgrade sistem” bansos dari sekadar kumpulan data menjadi sistem yang lebih pintar dan terhubung. Intinya, makin valid datanya, makin kecil peluang bantuan salah sasaran, dan masyarakat bisa mendapat layanan yang lebih cepat tanpa proses yang berbelit.
