Menlu Sugiono Desak Reformasi Total PBB: Sebut Tata Kelola Global Usang!
astakom.com, Jakarta – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menekankan perlunya sistem internasional segera menyesuaikan diri dengan dinamika geopolitik global saat ini melalui reformasi total pada PBB dan Dewan Keamanan.
Menurut Sugiono, reformasi ini menjadi kunci agar PBB tetap relevan dalam menjawab berbagai tantangan global kontemporer, mulai dari konflik internasional, isu kecerdasan buatan (AI), hingga krisis lingkungan yang kian memburuk.
Produk usang pasca-Perang Dunia II
"Kalau dalam bahasa yang lebih mudah kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca perang dunia ke-2 waktu itu,” ucap Sugiono dikutip oleh astakom pada Jumat, (29/05/2026).
Menurut Sugiono, tata kelola keamanan dunia yang ada sekarang merupakan produk usang pasca-Perang Dunia II dari 80 tahun silam. Akibatnya, struktur tersebut dianggap gagal mengakomodasi pergeseran geopolitik dan tantangan global yang dihadapi saat ini.
Tuntutan hak veto dan suara Global South
Indonesia turut menggarisbawahi minimnya representasi negara-negara berkembang (Global South) di dalam Dewan Keamanan PBB. Di samping itu, pemanfaatan hak veto dianggap sering kali menjadi hambatan dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan serta konflik politik global.
Sugiono menekankan kalau reformasi Dewan Keamanan sangat krusial agar badan tersebut dapat beroperasi secara lebih efektif, inklusif, serta adil dalam mengawal perdamaian internasional.
Ujian kredibilitas lewat isu Palestina dan UNCLOS
Pada kesempatan tersebut, Indonesia kembali menyatakan komitmennya dalam mendukung penuh kemerdekaan Palestina berlandaskan prinsip solusi dua negara (two-state solution).
Sugiono memandang kalau penuntasan konflik Palestina merupakan ujian yang sebenarnya bagi kredibilitas PBB serta Dewan Keamanan dalam mengemban amanah menjaga perdamaian dan keadilan global.
"Kemerdekaan rakyat Palestina berdasarkan solusi dua negara merupakan sesuatu yang mutlak harus dicapai dan untuk ini tentu saja peran PBB, peran Dewan Keamanan merupakan sesuatu yang sangat instrumental dalam rangka mencapai tujuan tersebut,” jelasnya.
Di samping persoalan geopolitik, Indonesia turut menekankan krusialnya kepatuhan terhadap hukum laut internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).
Mengingat statusnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memandang penegakan hukum laut internasional sangat krusial agar wilayah perairan global tidak bergeser menjadi arena perebutan kekuasaan atau alat tekanan politik antarnegara.
Evaluasi total keamanan pasukan UNIFIL
Bersamaan dengan itu, Indonesia turut mendesak penguatan perlindungan bagi pasukan penjaga perdamaian PBB yang tengah mengemban tugas di berbagai wilayah konflik.
Tuntutan tersebut disuarakan sebagai respons atas insiden yang merenggut nyawa empat prajurit penjaga perdamaian Indonesia (UNIFIL) di wilayah konflik Lebanon.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keselamatan personel penjaga perdamaian wajib menjadi prioritas utama komunitas internasional, mengingat peran krusial mereka dalam menjaga stabilitas serta misi kemanusiaan di berbagai zona konflik dunia. (nAD/aNs)
Gen Z Takeaway
Sistem internasional yang kita punya sekarang tuh ibarat software buatan 80 tahun lalu yang dipaksa nge-run krisis zaman sekarang banyak bug-nya dan udah gak relevan. Menlu Sugiono intinya nge-call out PBB buat buruan update sistem, stop egois pakai hak veto, dan mulai dengerin suara negara berkembang, biar isu kayak kemandegan kemerdekaan Palestina sampai keselamatan pasukan perdamaian kita di Lebanon gak terus-terusan jadi korban.
