Israel Tolak Rencana 15 Poin Trump buat Gaza, Hubungan AS-Israel Kian Memanas

astakom.com, Jakarta – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas menolak rencana 15 poin yang diusung Presiden Donald Trump untuk Gaza. Netanyahu juga menegaskan tak bakal menarik pasukannya sebelum kelompok Palestina, Hamas, benar-benar melucuti senjatanya. Sikap ini berisiko memicu hambatan baru dalam upaya deeskalasi di kawasan tersebut.

“Israel menolak dokumen 15 poin itu,” tutur Netanyahu pada rapat kabinet Minggu kemarin, mengacu pada plan yang disepakati bulan lalu bersama Hamas dilansir dari Al Jazeera pada Senin, (10/08/2026).

Netanyahu dan penolakan plan Trump

Ia menambahkan kalau tentara Israel “tidak akan melakukan penarikan pasukan sampai Hamas benar-benar dilucuti senjatanya … dan akan terus menggagalkan ancaman terhadap pasukan dan warga negara kami,” ucap Netanyahu sembari melanjutkan kalau Israel “sedang berbicara dengan Amerika tentang masalah ini”.

“Mereka memiliki gagasan, sebagian di antaranya dapat diterima oleh kami dan sebagian lainnya tidak dapat diterima oleh kami, dan kami tahu bagaimana bersikap tegas dalam hal-hal ini,” sambung Netanyahu.

Pihak Gedung Putih sendiri belum memberikan respon langsung terkait penolakan ini.

Skema damai & posisi Hamas

Di sisi lain, Hamas menyatakan lewat Telegram pada Minggu (09/08/2026) kalau mereka tetap berkomitmen menjalankan rencana tersebut secara penuh.

Kelompok bersenjata dari Palestina meminta para mediator dan negara penjamin buat menanggung tanggung jawab mereka serta mencegah pelanggaran atau penyimpangan yang bisa menggagalkan proses perdamaian.

Meski ada sebutan gencatan senjata sejak Oktober lalu, serangan mematikan dari Israel ke Jalur Gaza masih terus terjadi hampir setiap hari.

Sebelumnya pada 30 Juli silam, Trump menyatakan kesepakatan yang diklaimnya sebagai bersejarah dan mencakup pelucutan senjata sepenuhnya terhadap Hamas dan semua kelompok bersenjata lainnya di Gaza menjadi step monumental menuju perdamaian dan keamanan abadi.

Persetujuan itu dirancang oleh Dewan Perdamaian yang diketuai oleh AS sejak Februari 2026 dan beranggotakan sekitar 40 negara tanpa perwakilan Palestina, dengan Trump sebagai ketua seumur hidup.

Namun, Netanyahu di hadapan kabinetnya menegaskan sikap kerasnya. Ia bersumpah kalau "Selama saya menjabat sebagai perdana menteri, tidak akan ada negara Palestina yang berdiri" dan memastikan Israel tidak akan mematuhi rencana yang di support Amerika Serikat.

Netanyahu menuntut "pelucutan senjata yang nyata, bukan pelucutan senjata fiktif" yang mencakup pemusnahan seluruh persenjataan hingga senjata ringan. Padahal, rencana 15 poin tersebut pada tahap awal memprioritaskan persenjataan berat, lokasi produksi militer, gudang senjata, dan jaringan terowongan Hamas.

Taruhan politik & resiko hubungan AS

Jurnalis Al Jazeera Patty Culhane, melaporkan dari Washington DC kalau Netanyahu lagi memainkan "permainan yang sangat berbahaya" dengan Trump.

Menurutnya, popularitas Israel di AS makin merosot, terutama dengan Partai Demokrat.

"Yang sangat condong ke arah perjuangan Palestina."ucap Culhane.

Culhane menyebut Trump bisa saja memutuskan untuk "mengatakan sudah waktunya untuk berpisah dengan Israel," yang berpotensi diikuti oleh banyak anggota Partai Republik sebagai "sekutu Israel yang paling setia di AS."

Sementara itu, Hani Mahmoud dari Al Jazeera melaporkan langsung dari Kota Gaza kalau pernyataan Netanyahu memicu “pertanyaan serius” buat warga Palestina.

“Penolakan total di sini mempertanyakan urutan dan langkah-langkahnya,” ucap Mahmoud.

Dari Betlehem di Tepi Barat, Nour Odeh dari Al Jazeera menilai syarat Netanyahu bakal "sangat bermasalah bagi Dewan Perdamaian dan para mediator yang telah bekerja selama berbulan-bulan untuk mencoba melaksanakan pelucutan senjata Hamas."

Rencana awal sejatinya akan mengalihkan administrasi harian Gaza ke komite teknokrat Palestina di bawah pengawasan Dewan Perdamaian. Namun, menurut Odeh, dewan itu punya "kekuasaan yang sangat terbatas" tanpa dukungan Israel.

“Netanyahu telah menekan tombol reset,” ucapnya.

Eskalasi serangan lapangan

Sejak gencatan senjata nominal disepakati Oktober lalu, para ahli sudah skeptis Israel bakal menaatinya. Terbukti, pemboman terus berlanjut. Pada hari Minggu, setidaknya 1 anak terluka akibat tembakan tentara Israel di lingkungan Al-Najjar, Khan Younis, mengutip laporan kantor berita Palestina Wafa.

Kementerian kesehatan Gaza mencatat, sejak "gencatan senjata" dimulai pertengahan Oktober tahun lalu, total ada 1.258 orang meninggal dunia dan 4.139 mengalami luka luka, dengan lebih dari 800 jenazah dievakuasi dari reruntuhan. Secara keseluruhan sejak Oktober 2023, jumlah korban meninggal dunia di Gaza mencapai minimal 73.386 orang dan 174.250 orang mengalami luka luka.

Di Tepi Barat, serangan pasukan dan pemukim Israel juga terjadi hampir setiap hari, bertepatan dengan upaya partai Netanyahu menggaet suara pemukim jelang pemilu Israel yang tinggal kurang dari 3 bulan lagi.

Wafa melaporkan militer Israel menggeledah rumah-rumah di provinsi Nablus dan beberapa kota di timur Betlehem. Serangan oleh pemukim dan tentara juga menyasar daerah Tubas, al-Mughayyir, Masafer Yatta, dan Wadi al-Rakhim, hingga meratakan lahan pertanian.

Bersama polisi, para warga Israel menyergap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur situs tersuci ketiga umat Islam tempat Nabi Muhammad naik ke surga yang juga disucikan umat Yahudi sebagai Bukit Bait Suci.

Penggerebekan oleh pemukim berlanjut ke Kota Beit Ur al-Tahta, daerah al-Batin di Desa Jaljulia, serta berbagai titik di Provinsi Ramallah dan el-Bireh. Properti milik warga Palestina di dekat Betlehem diserang, pohon zaitun ditebang, dan tangki air di Deir Sharaf dirusak. Di Al-Mughayyir, petani Palestina turut diserang.

Di tengah eskalasi ini, para menteri dan anggota parlemen Israel justru menghadiri acara pembentukan Emek Dotan, sebuah pemukiman ilegal baru di Arrabeh, barat daya Jenin. (nAD/aNs)

Gen Z Takeaway 

Walaupun udah ada rencana damai 15 poin dari Trump yang disetujui Hamas, PM Israel Benjamin Netanyahu malah nge-blokir total dan keukeuh nggak bakal tarik pasukan dari Gaza. Sikap keras ini nggak cuma bikin proses deeskalasi hancur lagi, tapi juga bikin hubungan diplomatik Israel-AS makin retak dan di ambang 'putus hubungan'. Warga Palestina pun terus jadi korban di tengah power struggle dan permainan politik para pemimpin ini.