Menyoal Penangkapan Presiden Venezuela, Kemlu RI Dorong Kepatuhan Hukum Internasional
astakom.com, Jakarta — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, meminta dunia internasional menghormati kedaulatan Venezuela.
Hal ini menyusul penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, oleh pihak Amerika Serikat (AS) dalam serangan militer besar-besaran ke Caracas.
"Penting bagi komunitas internasional untuk menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan mereka serta menentukan sendiri arah dan masa depan bangsa mereka," tulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam pernyataan resminya, Senin (5/1/2026).
Indonesia terus ikuti perkembangannya
Kemlu menyatakan, Indonesia terus mencermati dengan saksama perkembangan yang terjadi di Venezuela.
Indonesia pun menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas setiap tindakan yang melibatkan penggunaan atau ancaman kekuatan. Hal ini berisiko menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional.
"Serta dapat mengganggu stabilitas dan perdamaian kawasan, serta melemahkan prinsip kedaulatan dan diplomasi," jelas Kemlu.
Indonesia minta patuhi hukum internasional
Kemudian, Indonesia menyerukan kepada semua pihak agar mengedepankan dialog dan menahan diri, serta mematuhi hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB dan hukum humaniter internasional.
"Khususnya perlindungan terhadap warga sipil, yang keselamatan dan kondisinya harus tetap menjadi prioritas utama," tutup Kemlu.
Background kejadian penangkapan Maduro
Sebelumnya diberitakan, serangan AS dan penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro merupakan puncak dari tekanan selama berbulan-bulan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Venezuela yang menuai kecaman dari beberapa pemimpin internasional.
Maduro dan istrinya ditangkap pada Sabtu (3/1/2026) dini hari. Penangkapan diawali dengan serangan oleh pasukan AS.
AS menyebut Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah. Setelah itu, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dibawa ke AS.
Trump telah mendesak Maduro untuk menyerahkan kekuasaan dan menuduhnya mendukung kartel narkoba. Trump menuduh Maduro dan kartel narkoba bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS yang terkait dengan penggunaan narkoba ilegal.
