Sri Mulyani Janji Jaga Defisit APBN 2026 di 2,53 Persen
Komisi XI DPR RI menyetujui target defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar 2,48 persen hingga 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Komisi XI DPR RI menyetujui target defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar 2,48 persen hingga 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati angkat bicara perihal ancaman Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap negara-negara anggota BRICS.
Komisi XI DPR RI menyepakati peningkatan target penerimaan kepabeanan dan cukai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadi kisaran 1,18 persen hingga 1,30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 mencapai 5,2 hingga 5,8 persen, sebagaimana tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026.
Pemerintah Indonesia bergerak cepat dalam merespons berbagai tekanan global, yang salah satunya dipicu oleh melemahnya sejumlah indikator internasional, termasuk pelemahan aktivitas manufaktur dan fluktuasi harga komoditas.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan komitmennya untuk menjaga ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tetap tumbuh di kisaran 5 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang dinilai tidak mampu menjalankan fungsinya secara efektif dalam merespons meningkatnya ketegangan perdagangan internasional.
Ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang yang dipicu oleh kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump bakal berlangsung lama.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati membuka ruang diskusi dengan ekonom legendaris Amerika Serikat, Dr. Arthur B. Laffer dalam pertemuan yang berlangsung pada Rabu (19/6) siang.
Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto mengungkapkan sejumlah strategi yang akan ditempuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio) nasional.