Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa keuangan negara bukan hanya soal angka, tapi instrumen penting menjaga kepercayaan rakyat terhadap negara.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Surat Berharga Negara (SBN) bukanlah beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan instrumen investasi yang aman dan strategis.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menunjuk platform lokapasar (marketplace), termasuk mereka yang berasal dari luar negeri untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) 22 dari para pedagang daring (online).
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat strategi perpajakan di sektor digital, guna mengoptimalkan penerimaan negara.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati resmi menetapkan ketentuan baru yang mewajibkan penyelenggara marketplace alias perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pedagang online di dalam negeri.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto menekankan bahwa pajak bukan sekadar penerimaan negara, melainkan bentuk nyata kepercayaan rakyat dan gotong royong dalam membiayai kesejahteraan bersama.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyambut positif babak disepakatinya Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Pemerintah tengah memfinalisasi rencana penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penjualan barang melalui platform digital, yang belakangan ini disorot publik.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmennya untuk menutup semua celah-celah kebocoran pada penerimaan negara, termasuk penerimaan pajak.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong penguatan sistem pertukaran data secara otomatis dan reguler untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara, khususnya penerimaan pajak yang lebih berkualitas.
