Menkeu Sri Mulyani Indrawati resmi menetapkan ketentuan baru yang mewajibkan penyelenggara marketplace alias perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pedagang online di dalam negeri.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto menekankan bahwa pajak bukan sekadar penerimaan negara, melainkan bentuk nyata kepercayaan rakyat dan gotong royong dalam membiayai kesejahteraan bersama.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyambut positif babak disepakatinya Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Pemerintah tengah memfinalisasi rencana penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penjualan barang melalui platform digital, yang belakangan ini disorot publik.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmennya untuk menutup semua celah-celah kebocoran pada penerimaan negara, termasuk penerimaan pajak.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong penguatan sistem pertukaran data secara otomatis dan reguler untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara, khususnya penerimaan pajak yang lebih berkualitas.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memperkuat sinergi lintas lembaga untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di berbagai titik rawan perbatasan Indonesia.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal (Satgas BKC Ilegal).
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, pada Selasa (9/7) sore.
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump telah memastikan tarif resiprokal untuk seluruh produk asal Indonesia tetap dikenakan sebesar 32 persen. Ketetapan tersebut berlaku per 1 Agustus 2025.
