Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan menggantikan Suryo Utomo.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menurunkan angka kemiskinan dan mempersempit kesenjangan sosial sebagai bagian dari arah kebijakan fiskal tahun 2026.
Pemerintah menegaskan arah kebijakan fiskal 2026 akan difokuskan untuk mewujudkan kedaulatan nasional di bidang pangan, energi, dan ekonomi sebagai respons terhadap perubahan global yang semakin tidak menentu.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya transformasi dan ketangguhan tata kelola ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan global yang terus berubah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan hanya soal label halal dan haram, tapi tentang bagaimana membangun sistem yang benar-benar adil dan membawa kemakmuran nyata bagi semua.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menegaskan bahwa di tengah tekanan ekonomi global, Indonesia tetap konsisten menjaga arah kebijakan fiskal yang bersifat jangka panjang.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Anggito Abimanyu menegaskan, bahwa Indonesia tetap bersikap adaptif dalam merespons dinamika global yang kian kompleks. Hal itu ditegaskannya dalam acara 'Fitch on Indonesia 2025: Risk and Opportunity in a New Era' di Jakarta, Rabu (7/5).
Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kinerja perekonomian Indonesia pada kuartal pertama tahun 2025 menunjukkan ketahanan yang baik.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani baru saja menghadiri acara penting bareng para menteri keuangan dari negara-negara ASEAN plus Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan atau ASEAN+3
Realisasi belanja negara menunjukkan percepatan signifikan hingga akhir Maret 2025. Pemerintah mencatat belanja telah mencapai Rp620,3 triliun, atau setara dengan 17,1 persen dari total pagu APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.
