Komisi III DPR RI mengebut RUU Perampasan Aset dan menargetkan pengesahan di Paripurna pada 15 Desember 2026 setelah pembahasan KUHAP rampung di masa reses.
DPR mematangkan RUU Perampasan Aset untuk pulihkan kerugian negara, lindungi HAM, dan memastikan fasilitas publik tetap bermanfaat bagi masyarakat.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ingatkan RUU Perampasan Aset tak boleh jadi alat politik penguasa, aparat harus berintegritas tanpa kriminalisasi.
Komisi III DPR RI menegaskan UU Perampasan Aset harus diawasi ketat agar efektif memberantas kejahatan tanpa jadi alat kekuasaan atau tetap merugikan warga.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman pastikan tak ada Surpres pergantian Kapolri dari Istana. Publik diimbau bijak & tak termakan isu liar.
DPR menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan terbuka dan partisipatif agar efektif memberantas kejahatan tanpa mengabaikan HAM dan kepastian hukum.
Habiburokhman dan Adnan Taufiq menyalurkan bantuan logistik bagi korban kebakaran di Cakung Timur sebagai wujud respons cepat dan solidaritas sosial bersama.
Kuntadi resmi jadi Jampidsus baru. DPR berharap dugaan korupsi yang menyeret Febrie Adriansyah diusut tuntas demi menjaga kepercayaan publik.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset hingga saat ini masih terus berjalan.
Skandal dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah (FA), makin plot twist.
