Jadwal Pelantikan Wapres Berpotensi Mundur, MPR Pertimbangkan Paripurna 9 Desember

Penulis: Alfian Tegar
Editor: Henni Rachma Sari
Senin, 16 November 2026 | 14:32 WIB
Jadwal Pelantikan Wapres Berpotensi Mundur, MPR Pertimbangkan Paripurna 9 Desember
Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Fraksi Gerindra MPR, Habiburokhman. [Dok. Fraksi Gerindra]

astakom.com, Jakarta — Rencana pelaksanaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengisi jabatan Wakil Presiden berpeluang mengalami perubahan. Sejumlah fraksi mengusulkan agar agenda yang semula dijadwalkan pada 2 Desember 2026 digeser satu pekan menjadi 9 Desember 2026.

Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Fraksi Gerindra MPR, Habiburokhman, menyampaikan bahwa wacana tersebut menjadi salah satu poin yang kemungkinan dibicarakan dalam rapat gabungan MPR.

“Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya ini niatan sejumlah fraksi untuk mengubah hari sidang paripurna dari Rabu Pon, 2 Desember, menjadi Rabu Kliwon, tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa tuh? 9,” kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Habiburokhman, usulan pergeseran jadwal muncul karena sejumlah kegiatan DPR dan DPD berpotensi berlangsung pada waktu yang sama dengan sidang paripurna. Beberapa agenda yang dimaksud di antaranya rapat komisi dan kunjungan kerja.

"Misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan, baik DPR maupun DPD, ya, seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja. Mungkin itu," ujar dia.

Persiapan verifikasi calon Wapres dikebut

Di tengah pembahasan perubahan jadwal, MPR juga mulai mengantisipasi tahapan pemeriksaan administrasi calon Wakil Presiden. Persiapan ini dinilai perlu dilakukan lebih awal mengingat waktu verifikasi yang tersedia relatif terbatas.

Habiburokhman menyebut tim verifikasi hanya memiliki waktu 14 hari untuk memeriksa seluruh persyaratan kandidat. Karena itu, ia mendorong agar proses persiapan tidak menunggu hingga mendekati pelaksanaan sidang.

"Karena waktu verifikasi yang hanya 14 hari, ya, waktu verifikasi kan cuma 14 hari, maka kami, saya kebetulan ditunjuk oleh partai untuk menjadi anggota tim verifikasi, mengusulkan bahwa proses persiapannya dilakukan sejak saat-saat ini," kata Habiburokhman.

MPR sebelumnya sudah menentukan tanggal pemilihan

Sebelumnya, Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan bahwa sidang paripurna untuk memilih, mengesahkan, dan melantik Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026.

"Pertama, pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di gedung Senayan ini," kata dia di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Dalam rapat gabungan tersebut, MPR juga menyepakati pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Melalui surat itu, Presiden diminta segera menyerahkan dua nama kandidat Wakil Presiden untuk menjalani pemeriksaan oleh tim verifikasi.

"Yang kedua, rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi, tim verifikasi MPR," ujarnya.

Muzani menerangkan, kedua kandidat yang diajukan Presiden harus terlebih dahulu melewati pemeriksaan kelengkapan persyaratan. Hasil verifikasi tersebut nantinya menjadi bagian dari tahapan sebelum pemilihan berlangsung dalam sidang paripurna.

Untuk menjalankan tugas tersebut, MPR membentuk tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang. Salah satu pimpinan MPR akan memimpin tim tersebut.

"Yang ketiga, rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antaranya dari pimpinan MPR. Tim verifikasi ini tugasnya adalah verifikasi semua persyaratan calon Wakil Presiden," jelasnya.

Selain tim verifikasi, rapat gabungan turut menyetujui pembentukan tim ad hoc dengan jumlah anggota sebanyak 36 orang. Keanggotaannya berasal dari berbagai fraksi di MPR serta kelompok DPD.

"Yang keempat, rapat gabungan memutuskan membentuk tim ad hoc yang juga jumlahnya 36 orang yang akan juga diketuai oleh 3 Wakil Ketua MPR dalam unsur tim ad hoc tersebut, yang anggotanya dari semuanya dari unsur fraksi-fraksi yang ada di MPR dan DPD," ungkap Muzani.

Pengisian jabatan ditargetkan tak lewati batas 60 hari

Penetapan jadwal awal pada 2 Desember 2026 menjadi bagian dari upaya MPR mempercepat pengisian jabatan Wakil Presiden. Lembaga tersebut menargetkan seluruh proses selesai sebelum melewati tenggat maksimal 60 hari sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Muzani juga meminta dukungan masyarakat agar seluruh rangkaian agenda, mulai dari pemeriksaan kandidat, pemilihan hingga pelantikan Wakil Presiden pengganti, dapat terlaksana tanpa kendala.

"Pimpinan MPR berharap semua hajat yang akan kami selenggarakan nanti berjalan lancar. Karena itu kami mohon doa, dukungan, support yang terus-menerus dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia," pungkasnya. (aLf/RaM)

Gen Z Takeaway

Sejumlah fraksi MPR mengusulkan pengunduran sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari 2 menjadi 9 Desember 2026. Usulan ini mempertimbangkan benturan agenda DPR dan DPD serta persiapan verifikasi kandidat yang hanya memiliki waktu 14 hari. Meski demikian, MPR tetap menargetkan pengisian jabatan Wakil Presiden rampung sebelum batas waktu 60 hari sesuai UUD 1945.

Habiburokhman Wakil Presiden RI Cawapres Cawapres pengganti Gibran MPR MPR RI Gibran Mundur Wapres Gibran Mundur

Infografis

Terkini