Habiburokhman Soroti Dugaan Aktor Besar di Balik Penyadapan Presiden Prabowo
astakom.com, Jakarta — Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi melibatkan pihak yang memiliki pengaruh besar.
Ia menduga ada kepentingan politik di balik peristiwa tersebut dan meminta aparat menelusuri siapa saja yang memperoleh keuntungan dari aktivitas itu.
"Kalau Presiden disadap, pastilah keselamatan negara menjadi terancam. Karena itu, apa namanya? Pasti ada pihak, ya, pastinya dalam konteks politik, ada pihak, sosok besar, yang apa namanya, menikmati atau mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini," jelas Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (09/11/2026).
Dinilai berkaitan dengan keamanan negara
Habiburokhman berpandangan, penyadapan terhadap kepala negara tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa. Menurutnya, sasaran penyadapan yang merupakan pemegang jabatan tertinggi pemerintahan menunjukkan adanya persoalan serius yang perlu diusut.
Ia pun mendorong penggunaan pasal makar dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan keamanan negara. Penelusuran, kata dia, semestinya menjangkau pihak di luar internal Mabes Polri, termasuk kemungkinan keterlibatan kelompok maupun figur politik.
"Jadi, pasalnya dikenakan adalah, kita minta, pasal makar dan pasal-pasal terkait keamanan negara, ya. Harus didorong ke sana. Pihaknya juga jangan hanya oknum internal di Mabes Polri, tetapi juga kelompok politik, tokoh politik, atau bahkan mungkin juga ada juga siapapun, yang berencana atau sudah mengambil manfaatnya dari aktivitas penyadapan ilegal ini," ucap dia.
Tak ingin berspekulasi soal identitas tokoh
Meski menyoroti kemungkinan adanya aktor berpengaruh, Habiburokhman tidak bersedia menyebut nama atau mengarahkan tuduhan kepada individu tertentu. Ia menilai pengungkapan identitas pihak yang terlibat harus didasarkan pada hasil penyelidikan, bukan dugaan semata.
Habiburokhman juga meminta penanganan perkara tidak terbatas pada pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menurutnya, dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) juga dapat dipertimbangkan apabila ditemukan unsur yang memenuhi ketentuan hukum.
"Kita nggak mau bicara orangnya, enggak kita enggak bisa menuduh, tapi haruslah dibuka ke arah sana. Karena itu pasalnya, jangan hanya nanti kita dorong, ya, jangan hanya ITE, ya. Bisa Tipikor tentu bisa, ya," ucapnya.
Dugaan penyadapan seret sejumlah anggota Polri
Melansir astakom.com sebelumnya diberitakan, Kepolisian RI membeberkan dugaan aktivitas penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo, sejumlah pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, kalangan pengusaha, hingga wartawan. Pengungkapan perkara itu disampaikan dalam konferensi pers pada Selasa (03/11/2026).
Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan empat personel Polri dengan inisial LSP, AS/ASN, EH, dan SU sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.
Perkembangan tersebut turut mendapat perhatian Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia sebelumnya menilai tindakan berupa penyadapan, penghilangan bukti elektronik, serta pembobolan akses terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara berpotensi berkaitan dengan perbuatan makar.
"Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Pernyataan tersebut menambah sorotan terhadap proses hukum kasus dugaan penyadapan yang melibatkan sejumlah personel kepolisian. Pemerintah menilai perkara ini menyangkut keamanan negara sekaligus prinsip bahwa setiap pihak harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. (aLf/aNs)
Gen Z Takeaway
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menduga terdapat aktor besar yang mengambil keuntungan dari dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Ia meminta aparat mengusut perkara secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan kelompok dan tokoh politik. Habiburokhman juga mendorong penerapan pasal makar serta ketentuan terkait keamanan negara agar pengungkapan kasus tidak berhenti pada oknum internal Polri.









