Apa Itu DPR? Arti, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat
astakom.com, Jakarta - Nama DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat pasti sudah nggak asing lagi, sering muncul dalam pemberitaan, DPR punya peran besar dalam menentukan arah kebijakan negara. Mulai dari membahas undang-undang, menyetujui anggaran negara, sampai mengawasi kerja pemerintah.
Lembaga ini sering menjadi sorotan, terutama ketika ada pembahasan undang-undang baru, rapat dengan para menteri, hingga pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tapi, jangan sampai kita cuma tahu DPR dari berita soal rapat atau keputusan politiknya saja. Ada banyak tugas yang harus dijalankan oleh lembaga ini, termasuk memastikan kepentingan masyarakat ikut diperhatikan dalam penyelenggaraan negara.
Lantas, apa sebenarnya DPR itu? Kenapa lembaga ini punya peran penting dalam pemerintahan Indonesia? Berikut penjelasannya.
Apa itu DPR?
DPR adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Sesuai namanya, lembaga ini menjadi tempat berkumpulnya para wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu.
Keberadaan DPR merupakan bagian dari sistem demokrasi Indonesia. Artinya, masyarakat punya kesempatan untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam pembahasan berbagai urusan negara.
DPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut menjadi dasar bagi DPR dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Kedudukan dan kewenangan DPR diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terutama pada Bab VII Pasal 19 sampai Pasal 22B. Sementara itu, Pasal 20A secara khusus menjelaskan fungsi dan hak yang dimiliki DPR.
Nah, ada satu hal yang perlu dipahami. DPR bukan lembaga yang menjalankan pemerintahan sehari-hari. Urusan menjalankan pemerintahan berada di tangan Presiden bersama jajaran eksekutif.
DPR punya peran yang berbeda. Lembaga ini ikut menyusun aturan yang menjadi dasar penyelenggaraan negara, membahas penggunaan uang negara, sekaligus mengawasi kebijakan pemerintah.
Gampangnya, pemerintah menjalankan program, sedangkan DPR punya tanggung jawab untuk ikut membentuk aturan, membahas anggaran, dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.
Bagaimana cara memilih anggota DPR?
Anggota DPR nggak ditunjuk langsung oleh Presiden, melainkan dipilih oleh masyarakat melalui pemilu. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) UUD 1945.
Pemilu legislatif diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Dalam prosesnya, masyarakat bisa memilih calon anggota legislatif atau caleg dari partai politik peserta pemilu.
Setiap calon anggota DPR mewakili daerah pemilihan atau dapil tertentu. Jumlah kursi yang tersedia di setiap dapil berbeda-beda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai, calon yang memenuhi ketentuan perolehan suara dan penetapan kursi akan ditetapkan sebagai anggota DPR.
Mereka kemudian bertugas selama satu periode, yaitu lima tahun.
Karena dipilih langsung oleh masyarakat, anggota DPR punya tanggung jawab untuk membawa aspirasi warga ke tingkat pusat. Jadi, tugas mereka bukan cuma hadir dalam rapat atau mengikuti agenda parlemen, tetapi juga mendengarkan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Tiga fungsi utama DPR yang perlu diketahui
Banyak orang mengira pekerjaan DPR hanya berkaitan dengan pembuatan undang-undang. Padahal, ada tiga fungsi utama yang menjadi tanggung jawab lembaga ini.
Ketiganya tercantum dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
1. Fungsi legislasi
Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan undang-undang. Dalam hal ini, DPR punya peran untuk menyusun dan membahas rancangan undang-undang (RUU) bersama Presiden.
Undang-undang menjadi dasar hukum dalam mengatur berbagai urusan negara. Mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan masyarakat, hingga penegakan hukum.
Misalnya, ketika muncul kebutuhan untuk membuat aturan baru di bidang pendidikan, DPR bisa mengajukan rancangan undang-undang atau membahas usulan yang diajukan pemerintah.
Prosesnya tentu nggak langsung selesai dalam satu kali rapat. Ada tahapan yang harus dilalui, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga persetujuan bersama.
DPR juga nggak harus selalu menunggu pemerintah untuk mengusulkan aturan baru. Sebab, lembaga ini memiliki hak mengajukan rancangan undang-undang.
Dalam pembahasannya, masyarakat juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan. Dengan begitu, aturan yang dibuat bisa mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan publik, bukan cuma kepentingan pemerintah atau kelompok tertentu.
2. Fungsi anggaran
Selain membuat undang-undang, DPR juga punya peran dalam membahas keuangan negara melalui fungsi anggaran.
Fungsi ini berkaitan dengan pembahasan rancangan APBN yang diajukan oleh Presiden. APBN sendiri merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang memuat pendapatan dan belanja negara.
Di dalamnya terdapat anggaran untuk berbagai kebutuhan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, bantuan sosial, dan program pemerintah lainnya.
Nah, sebelum APBN ditetapkan, DPR akan membahas rancangan anggaran tersebut bersama pemerintah. Pembahasan ini penting untuk melihat apakah rencana penggunaan uang negara sudah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan.
DPR juga bisa memberikan masukan mengenai alokasi anggaran yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih.
Kenapa hal ini penting? Karena uang negara berasal dari berbagai sumber penerimaan, termasuk pajak yang dibayarkan masyarakat. Jadi, penggunaannya harus direncanakan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan.
Melalui fungsi anggaran, DPR ikut memastikan belanja negara nggak dilakukan secara asal dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
3. Fungsi pengawasan
Fungsi ketiga adalah pengawasan. Sesuai namanya, DPR bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang, APBN, serta kebijakan pemerintah.
Jadi, setelah sebuah aturan disahkan atau anggaran disetujui, bukan berarti DPR bisa langsung lepas tangan. Lembaga ini tetap punya tanggung jawab untuk melihat bagaimana aturan dan anggaran tersebut dijalankan.
Contohnya, pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan sekolah di berbagai daerah. DPR bisa melakukan pengawasan untuk memastikan anggaran tersebut digunakan sesuai peruntukannya.
Kalau ada persoalan dalam pelaksanaan program, DPR bisa meminta penjelasan dari kementerian atau lembaga terkait.
Pengawasan juga dilakukan terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak luas bagi masyarakat. Misalnya, kebijakan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya.
Dengan fungsi ini, DPR diharapkan bisa menjadi salah satu pengimbang kekuasaan agar jalannya pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum.
Apa saja tugas dan wewenang DPR?
Tiga fungsi utama tadi menjadi dasar bagi DPR dalam menjalankan berbagai tugas dan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut juga diatur dalam undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.
Berikut beberapa tugas dan wewenang DPR yang penting diketahui:
- Membentuk undang-undang: DPR berwenang mengajukan, membahas, dan memberikan persetujuan bersama Presiden terhadap rancangan undang-undang.
- Membahas APBN: DPR membahas rancangan anggaran negara yang diajukan Presiden sebelum mendapatkan persetujuan.
- Mengawasi pemerintah: DPR mengawasi pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah.
- Menampung aspirasi masyarakat: Anggota DPR bertugas menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat melalui berbagai kegiatan, termasuk kunjungan kerja.
- Memberikan persetujuan dalam urusan kenegaraan tertentu: DPR ikut memberikan persetujuan kepada Presiden dalam urusan seperti menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain sesuai ketentuan UUD 1945.
- Memberikan pertimbangan kepada Presiden: Salah satunya terkait pemberian amnesti dan abolisi.
- Memilih atau memberikan persetujuan terhadap pejabat lembaga negara tertentu: Misalnya, memilih anggota BPK, memilih tiga hakim konstitusi untuk diajukan kepada Presiden, serta memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung sesuai mekanisme yang berlaku.
Dari berbagai kewenangan tersebut, terlihat bahwa pekerjaan DPR cukup luas. Nggak cuma berhubungan dengan pembentukan aturan, tetapi juga menyangkut pengelolaan negara dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Mengenal tiga hak istimewa DPR
Untuk menjalankan tugasnya, DPR dibekali tiga hak utama yang tercantum dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Ketiga hak ini menjadi alat bagi DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan.
1. Hak interpelasi
Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting, strategis, dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
Contohnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat. DPR bisa menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan resmi mengenai alasan dan tujuan kebijakan tersebut.
Jadi, hak ini lebih berfokus pada permintaan keterangan kepada pemerintah.
2. Hak angket
Kalau hak interpelasi digunakan untuk meminta penjelasan, hak angket punya tujuan yang lebih jauh, yaitu melakukan penyelidikan.
DPR bisa menggunakan hak angket untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Penyelidikan ini dilakukan terhadap persoalan yang penting, strategis, dan berdampak luas bagi masyarakat.
Dengan hak tersebut, DPR bisa menggali lebih dalam suatu persoalan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
3. Hak menyatakan pendapat
Hak menyatakan pendapat merupakan hak DPR untuk menyampaikan pandangan terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di dalam maupun luar negeri.
Hak ini juga bisa digunakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
Selain itu, DPR bisa menyampaikan pendapat terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai ketentuan UUD 1945.
Namun, penggunaan ketiga hak tersebut nggak bisa dilakukan sembarangan. Ada syarat, mekanisme, dan prosedur yang harus dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan.
Apa bedanya DPR, DPD, dan MPR?
Nama DPR, DPD, dan MPR mungkin sudah sering terdengar. Ketiganya sama-sama merupakan lembaga negara yang berkaitan dengan perwakilan rakyat. Tapi, tugas dan kewenangannya berbeda.
DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat beranggotakan wakil rakyat yang berasal dari partai politik dan dipilih melalui pemilu. Fokus utamanya adalah menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Sementara itu, DPD atau Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga yang mewakili kepentingan daerah. Anggotanya dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu.
DPD punya kewenangan untuk mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan daerah. Misalnya, soal otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan serta pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Lalu, ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lembaga ini terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD.
Salah satu kewenangan utama MPR adalah mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta menjalankan kewenangan lainnya sesuai konstitusi.
Jadi, meskipun ketiganya sama-sama menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia, masing-masing punya pekerjaan yang nggak bisa disamakan.
Apakah DPR bisa memberhentikan presiden atau wakil presiden?
Pertanyaan ini juga sering muncul ketika membahas hubungan DPR dan pemerintah. Apakah DPR bisa memberhentikan Presiden kalau dianggap melakukan kesalahan?
Jawabannya, DPR memang punya peran dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tapi, bukan berarti lembaga ini bisa langsung memberhentikan kepala negara berdasarkan keputusan sendiri. Mekanismenya sudah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Presiden dan/atau Wakil Presiden bisa diusulkan untuk diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu. Di antaranya pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Prosesnya juga cukup panjang. DPR terlebih dahulu harus menyampaikan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa dan diputus.
Kalau MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR bisa meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR. Selanjutnya, MPR akan mengambil keputusan melalui sidang paripurna sesuai ketentuan yang berlaku.
Artinya, DPR memang punya kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian Presiden, tetapi keputusan akhirnya harus melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan MK dan MPR.
Kenapa DPR penting bagi masyarakat?
Keberadaan DPR bukan sekadar pelengkap dalam sistem pemerintahan Indonesia. Lembaga ini menjadi salah satu jalur bagi masyarakat untuk ikut menyuarakan kepentingannya dalam pengambilan keputusan negara.
Berbagai keputusan DPR bisa berpengaruh langsung terhadap kehidupan sehari-hari. Mulai dari aturan pendidikan, layanan kesehatan, pajak, pembangunan infrastruktur, sampai anggaran untuk program pemerintah.
Karena itu, anggota DPR punya tanggung jawab besar. Mereka bukan cuma membawa nama partai politik, tetapi juga mengemban amanah masyarakat yang telah memilihnya.
Di sisi lain, masyarakat juga punya peran untuk ikut mengawasi kinerja wakil rakyat. Sebab, demokrasi nggak berhenti setelah seseorang memberikan suara di bilik pemungutan suara.
Masyarakat tetap bisa menyampaikan kritik, memberikan masukan, dan mengikuti perkembangan pembahasan kebijakan yang dilakukan DPR. (hPs/RaM)
Gen Z Takeaway
DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara yang punya peran penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Anggotanya dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilu untuk mewakili dan memperjuangkan aspirasi rakyat di tingkat pusat. Ada tiga fungsi utama yang dijalankan DPR, yaitu legislasi untuk membentuk undang-undang, anggaran untuk membahas APBN, serta pengawasan terhadap pelaksanaan aturan dan kebijakan pemerintah. Selain itu, DPR juga memiliki sejumlah wewenang dan hak khusus, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Karena itu, keberadaan DPR bukan cuma sebagai lembaga pembuat undang-undang, tetapi juga menjadi salah satu pengimbang kekuasaan pemerintah.









