Anggota Dewan Gerindra Dorong RUU Penyadapan Atur Batas Kewenangan Aparat

Penulis: Alfian Tegar
Editor: Henni Rachma Sari
Senin, 16 November 2026 | 22:07 WIB
Anggota Dewan Gerindra Dorong RUU Penyadapan Atur Batas Kewenangan Aparat
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra, Bimantoro Wiyono. [Dok. DPR RI]

astakom.com, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, H. Bimantoro Wiyono, SH, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan harus mengatur batas kewenangan aparat penegak hukum secara tegas. 

Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.

Pernyataan tersebut disampaikan Bimantoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Senin (16/11/2026). 

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta, itu membahas berbagai masukan terkait penyusunan RUU Penyadapan.

Tiga kepentingan harus seimbang

Dalam rapat tersebut, Bimantoro menilai ada tiga aspek penting yang harus menjadi perhatian dalam pengaturan penyadapan, yakni keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Ia memahami bahwa penyadapan dibutuhkan untuk menghadapi berbagai ancaman, mulai dari terorisme, kejahatan terorganisir, korupsi, kejahatan siber, hingga persoalan keamanan lainnya. Meski begitu, kewenangan tersebut harus disertai batasan dan pengawasan yang jelas.

“Jangan sampai kewenangan penyadapan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara dan penegakan hukum justru menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Kita harus memastikan ada batasan yang jelas dan mekanisme pertanggungjawaban,” tegas Bimantoro.

Ia juga menekankan bahwa setiap tindakan penyadapan wajib berlandaskan prinsip legalitas, tujuan yang sah (legitimate aim), kebutuhan mendesak (necessity), serta proporsionalitas (proportionality).

Menurut Bimantoro, alasan penyelidikan maupun penyidikan tidak boleh dijadikan celah bagi aparat untuk melakukan penyadapan secara sewenang-wenang.

Dugaan penyadapan ribuan nama jadi evaluasi

Bimantoro turut menyinggung polemik dugaan penyadapan terhadap ribuan nama yang sebelumnya menjadi sorotan publik. Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar kewenangan penyadapan tidak digunakan di luar tujuan maupun dasar hukum yang berlaku.

“Kami dari Fraksi Partai Gerindra merasa sangat tersinggung ketika pimpinan tertinggi kami menjadi objek utama dalam persoalan yang mencuat tersebut. Karena itu, persoalan ini harus dijelaskan secara terang. Apa dasar kewenangannya dan apa kepentingannya? Jangan sampai praktik penyadapan justru menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan,” ujarnya.

Ia berharap RUU Penyadapan nantinya tidak sekadar memberikan kepastian hukum bagi aparat dalam menjalankan tugas. Regulasi tersebut juga harus mampu memastikan tidak ada praktik penyadapan yang melampaui batas kewenangan.

“RUU ini harus menjadi instrumen untuk memperkuat keamanan negara sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan. Jangan sampai hukum memberikan kekuasaan tanpa batas kepada siapa pun,” pungkasnya. (aLf/RaM)

Gen Z Takeaway

Bimantoro Wiyono menegaskan RUU Penyadapan harus mengatur batas kewenangan aparat secara tegas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Regulasi ini perlu menyeimbangkan kepentingan keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga melalui pengawasan serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

RUU Penyadapan DPR RI Bimantoro Wiyono Penyadapan Ilegal penyadapan

Infografis

Terkini