astakom.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan gambaran, bahwa anggaran yang ditujukan untuk masyarakat miskin dalam Anggaran
Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal bahwa alokasi anggaran untuk program Sekolah Rakyat akan naik signifikan pada tahun anggaran 2026.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 pada Sidang Tahunan MPR dan DPR, pada 15 Agustus mendatang.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyepakati kisaran asumsi dasar ekonomi makro yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas agar tetap menjaga kepercayaan pasar atau market confidence.
Komisi XI DPR RI menyetujui target defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar 2,48 persen hingga 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah memastikan upaya efisiensi dan optimalisasi anggaran negara terus berlanjut pada tahun anggaran 2026, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik dan program-program kementerian/lembaga.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati bersama para wakil menteri dan jajaran Kemenkeu menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Sidang III Tahun Sidang 2024 – 2025 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5).
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menurunkan angka kemiskinan dan mempersempit kesenjangan sosial sebagai bagian dari arah kebijakan fiskal tahun 2026.
Pemerintah menegaskan arah kebijakan fiskal 2026 akan difokuskan untuk mewujudkan kedaulatan nasional di bidang pangan, energi, dan ekonomi sebagai respons terhadap perubahan global yang semakin tidak menentu.
